PILPRES 2019
Rusuh Aksi 22 Mei, Enam Orang Dilaporkan Tewas, Polri: Kami Sudah Ingatkan Jauh Hari
Kabiro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, pihaknya masih mengecek informasi adanya enam korban tewas akibat rusuh 22 Mei
lihat foto
TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, pihaknya masih mengecek informasi adanya enam korban tewas akibat rusuh aksi 22 Mei dini hari di Jakarta.
"Masih dicek seputar itu, termasuk penyebab tewas dan identitasnya," kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Wartakotalive.com, Rabu (22/5/2019) terkait informasi adanya korban tewas dalam rusuh aksi 22 Mei.
Informasi adanya korban meninggal dalam rusuh aksi 22 Mei disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menadapat informasi dari Dinas Kesehatan DKI jakarta.
• Ini 4 Dampak Demo Tolak Hasil Pemilu yang Ricuh, dari Penutupan Jalan hingga Rupiah yang Melemah
• Bentrok di Petamburan Jakarta Hari Ini Jam 10.30 WIB, Pengunjuk Rasa Lempari Polisi dengan Batu
• Anies Baswedan Bilang Enam Orang Tewas Saat Aksi 22 Mei, 200 Orang Luka-luka
Dedi Prasetyo menegaskan, polisi tidak dibekali peluru tajam dan senjata api saat mengamankan unjuk rasa yang berujung rusuh tersebut.
"Yang perlu disampaikan bahwa aparat keamanan dalam pengamanan unjuk rasa tidak dibekali oleh peluru tajam dan senjata api," tuturnya.
"Kita sudah sampaikan jauh-jauh hari bahwa akan ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu terprovokasi," sambung Dedi Prasetyo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginformasikan sampai saat ini sudah ada enam korban meninggal dunia akibat kerusuhan dalam aksi tolak hasil Pemilu 2019 di sekitar Jalan MH Thamrin.
Keenam korban penembakan meninggal dalam aksi 22 Mei itu tersebar di empat rumah sakit di Jakarta.
Data korban aksi 22 Mei atau korban versi Anies Baswedan ini ia terima dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Jadi kira-kira ada 200 orang luka-luka per jam sembilan pagi ini, dan ada sekitar enam orang tercatat meninggal," ujar Anies Baswedan di RS Tarakan, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
• Istri Ustaz Arifin Ilham Tulis Pesan Sendu Ini, saat Suaminya Dikabarkan Kritis: Ya Allah Sembuhkan
• VIRAL Aksi Penyapu Jalan Abaikan Massa Kerusuhan & Tetap Bekerja di Situasi Mencekam: The Real Jihad
Gubernur Anies tinjau RS Tarakan untuk melihat langsung penanganan korban aksi 22 Mei.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti merincikan korban meninggal 1 di RS Tarakan, 2 di RS Pelni, 1 di RS Budi Kemuliaan, 1 di RS Mintoharjo, dan 1 di RSCM.
Namun, Widyastuti mengaku belum mengetahui penyebab meninggalnya keenam korban.
"Belum tahu secara pasti, ya, sebabnya. Sepertinya ada luka akibat benda tajam tumpul dan luka-luka lecet. Ada juga luka robek dan beberapa menembus ke pembuluh darah di paru-paru," ungkap Widyastuti.
Korban-korban ini merupkan pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 yang mengepung kantor Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, sejak kemarin siang.
Mereka melakukan aksi protes atau unjuk rasa atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap curang.
Polisi Tanpa Peluru Tajam
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.
Hal itu adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi massa pada masa Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).
"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan: Bahwa setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam," tutur Iqbal.
"Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan. Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.
"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," papar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.
Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.
"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah," sambungnya.
Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.
"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.
Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.
Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.
Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.
Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.
Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.
Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama.
Wiranto kemarin membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat.
Dalam arahannya, Wiranto menyampaikan rakor ini digelar untuk menghindari terjadinya konflik nasional setelah Pemilu 2019. Terlebih jelang 22 Mei 2019 saat rekapitulasi Pemilu 2019, banyak isu soal people power.
"Ini semua membuat masyarakat cemas, oleh karena itu rapat hari ini merupakan satu sinergitas dari pusat dan daerah," jelasnya.
"Dari semua kementerian dan lembaga termasuk yang ada di bawahnya kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Ini mensinergikan hal-hal negatif yang mungkin terjadi yang berujung pada konflik sosial," papar Wiranto.
Wiranto menuturkan, pihaknya mengapresiasi Pemilu 2019 sudah selesai dan mendapat apresiasi dari 39 negara.
Namun, sementara ini masih menyisakan masalah dalam hal penghitungan suara, karena masih ada pihak-pihak yang tidak mengakui penghitungan.
Bahkan, ada yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan oleh KPU. Termasuk, ada juga indikasi tidak mau melaporkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, misalnya perselisihan angka jumlah hasil ke MK, tapi melaksanakan dengan tanda kutip people power.
"Polisi dan TNI kan sudah menunjukkan suatu iktikad yang sangat luar biasa, mereka bersatu padu melakukan pengamanan secara maksimal. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, khawatir, tenang-tenang saja, jalani kehidupan seperti biasa," imbau Wiranto.
Dia juga mengajak seluruh pimpinan nasional hingga daerah, agar bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi konflik sosial. Dia juga meminta semua pihak dapat menerima hasil Pemilu 2019 secara legawa.
"Artinya ya mengakui itu kalau ada masalah-masalah salurkan ke hukum ke lembaga hukum yang sudah disiapkan. Ada MK, DKPP, ada Bawaslu, ada Gakkumdu," ucapnya.
Wiranto pun meminta pejabat di daerah melarang warganya untuk mengikuti ajakan people power di Jakarta pada 22 Mei 2019.
"Bagaimana supaya tidak ada penumpukkan massa? Saudara tolong dari daerah jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta," pinta Wiranto.
Wiranto juga mewanti-wanti jangan sampai pejabat di daerah termasuk kepala desa, Kapolsek, Danramil, Bhabinkamtibmas, hingga Bhabinsa, tidak bisa membendung warga untuk ke Jakarta.
"Pusat dan daerah harus sinergi, jangan ada kerembesan di ibu kota. Jelaskan ke masyarakat tidak perlu ke Jakarta. Terlebih lagi tengah puasa, nanti sahur dan buka bagaimana. Pasti mereka akan berpikir," tuturnya.
Sementara, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menjamin situasi kamtibnas pada 22 Mei 2019 akan aman.
"Ya, kita jamin aman (tanggal 22 Mei 2019). Polisi di-backup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI, Insyaallah aman," ceus Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
Iqbal menegaskan, Polri tidak melarang semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya.
Namun, ia mengimbau agar pendapat itu disampaikan dalam koridor undang-undang (UU) atau hukum yang berlaku.
"Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya," paparnya.
Mantan Wakapolda Jawa Timur itu mengatakan agar masyarakat tidak boleh terlalu percaya dengan sejumlah informasi yang beredar di media sosial.
Akan tetapi, jenderal bintang dua itu menegaskan pihaknya tidak akan meng-under estimate dan berjaga untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang ada.
"Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan," terangnya.
"Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan hal yang tidak boleh dilakukan," cetusnya.
"Tetapi kalau ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan," sambung Iqbal. (*)
Penulis: Budi Sam Law Malau
