Kas Daerah Pemkab Karimun Kosong, THR Honorer Terancam tak Cair. Bagaimana Nasib Piutang Proyek?

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Harapan pegawai honor untuk Pemkab Karimun memberikan mereka THR tampaknya mulai menipis. Itu setelah kas daerah dikabarkan kosong.

Akibatnya tidak hanya THR pegawai, sejumlah pembayaran seperti perjalanan dinas dan piutang proyek tahun anggaran 2019 kepada kontraktor juga terancam molor dibayarkan setelah lebaran.

Kabar tersebut pertama kali dilontarkan seorang PNS yang bertugas di DPRD Karimun.

PNS itu mengaku kecewa ketika mendengar pimpinannya mengatakan kemungkinan biaya perjalanan dinas atau SPPD pegawai molor.

Sebaliknya baru akan dibayarkan setelah lebaran karena kas daerah tengah mengalami kekosongan.

• Hari Ini Hasil Ujian Nasional SMP Sederajat Diumumkan. Bakri Optimistis Lulus 100 Persen

• Buka Bersama Alumni UPI YPTK Padang di Batam, Hasil Lelang Tanda Tangan Disumbangkan ke Masjid

• Lomba Lampu Colok Meriahkan Bulan Suci Ramadan. Peserta Akan Tampilkan Motif Berbeda

"Lumayan juga nilainya, saya dua SPPD belum dibayar sampai sekarang, ada lah sekitar Rp 6 jutaan, pusing juga, hari raya sudah mau dekat lagi. Kabarnya baru siap lebaran mau dibayar," kata PNS tersebut ditemui Minggu (26/5/2019) sore.

Meski begitu, ia mengaku lebih miris lagi melihat nasib pegawai honor dan PKL yang kemungkinan tidak mendapatkan THR pada tahun ini.

"Lebih teruk (parah) lagi kawan-kawan honor sama PKL itu, tak bisa dibayarkan sama sekali THR mereka. Padahal itu yang mereka harapkan," ujarnya.

Kabar kas daerah kosong juga diungkapkan seorang kontraktor. Ia mengetahui kas daerah lagi kosong saat hendak meminta pembayaran ke Bendahara Umum Daerah (BUD), Senin (27/5/2019).

"Kas daerah kosong, barusan dari pemda. Untung saya cuma satu paket, kalau lima paket teruk juga lah. Mau lebaran, duit tak ada," katanya.

Ia juga mengaku belum tahu kapan anggaran proyeknya tersebut mau dibayarkan pemda.

"Katanya kemarin proyek 2019 tidak ada masalah, uang ada. Kalau tahu begini, kemarin tak mau saya ambil, mudah-mudahan saja belum ada yang datang nagih," ujar kontraktor itu.

Wakil 2 Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis membenarkan kas daerah tengah kosong.

Meski begitu Bakti mengaku baru mengetahui kabar kas kosong itu sepintas dan belum mendapat keterangan resmi dari pihak eksekutif terkait penyebab kas daerah menjadi kosong.

"Iya memang lagi kosong tapi sampai hari ini. Baru dengar sepintas, resminya saya belum mendapatkan keterangan apa masalahnya. Meskipun sepintas ada keterangan-keterangan yang memberitahukan bahwa pengucuran anggaran daerah dari pusat itu tidak normal," kata Bakti Lubis, Senin (27/5/2019).

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu mengatakan, akan tetap menangih keterangan eksekutif.

Hal itu dikarenakan, kabar kosongnya kas daerah bukan kali ini saja terdengar.

"Permasalahan kas daerah yang konon katanya selalu kosong itu perlu diketahui DPRD secara pasti, sehingga dapat dipastikan nanti bahwa langkah-langkah rasionalisasi anggaran yang akan akan dilakukan pemda tetap berorientasi pada skala prioritas, kalau pun itu tidak dapat dihindarkan," kata Bakti.

Bakti tetap berharap Pemkab Karimun transparan dengan kondisi keuangan saat ini sehingga secara bersama dapat diambil kebijakan ke depannya.

"Seharusnya hal itu tidak menjadi beban mengingat saat ini postur APBD yang dijalankan 2019 ini belum berjalan maksimal," ujarnya. (yah)