Pidato SBY Soal Oknum Intelijen Tak Netral Dijadikan Bukti BPN Prabowo-Sandi ke MK. Simak Pidatonya

Tim hukum BPN Prabowo-Sandi masukkan pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu alat bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK

Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum 

SBY menegaskan, selama dua periode memimpin Indonesia sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud, yakni TNI, Polri dan BIN.

Dia menduga adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat.

Ia lantas mengungkit pemeriksaan Sylviana Murni oleh Polri dalam Pilgub Jakarta. Pemeriksaan Gubernur Papua Lucas Enembe, sampai pernyataan Antasari Azhar pascabebas dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pribadinya.

Ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga netralitasnya dalam kontestasi politik di negeri ini.

"Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya.

Ia juga berharap bahwa rakyat bisa berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan tersebut.

SBY mengatakan jika ketidaknetralan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.

"Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netrallah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI," katanya.

"Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya, siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin."

"Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah juga mendengarkan ucapan saya," kata SBY.

Dalam kasus Pilgub Jabar, SBY mencontohkan bagaimana ada oknum memata-matai jagonya, yakni pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

SBY menyebut rumah Deddy Mizwar digeledah oleh Pj Gubernur Jabar Komjen M Iriawan. Kejadian ini menjelaskan adanya oknum BIN, TNI dan Polri yang tak netral di Pilkada 2018.

"Di Jawa Barat yang baru saya dengar, apa harus rumah dinas gubernur diperiksa, digeledah oleh pejabat gubernur? Kalau tak salah sekaraag merembet ke tempat calon wakil gubernur," sambung SBY.

Ia mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. SBY pun bertanya kenapa ini hanya dialami pasangan cagub dan cawagub Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, sementara pasangan lain tidak.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved