Viral Jemaah Sholat Id Bubar Dengar Ceramah Politik, Khatib Ambil Materi Khutbah dari Internet

TRIBUNBATAM.id - Fakta terbaru viral  video jamaah salat Idul Fitri 1440 H membubarkan diri saat khutbah berbau politik.

Jamaah sholat Idul Fitri langsung membubarkan diri meski khutbah masih berlangsung.

Jamaah tersebut membubarkan diri lantaran materi yang disampaikan khatib berbau politik.

Kini sang khatib pun telah membuat pengakuan alasan dirinya menyampaikan materi tersebut.

Hal tersebut diketahui setelah diunggah oleh pemilik akun Instagram @m.bahrunnajach pada lima hari lalu atau Jumat (7/6/2019).

Video tersebut telah dilihat sebanyak 67.117 kali dan mendapat 604 komentar.

Camat Trucuk Bambang Haryoko membenarkan adanya insiden jemaah sholat Id membubarkan diri setelah mendengar ceramah politik yang disampaikan khatib.

Menurut Bambang, khotbah yang disampaikan khatib tidak tepat karena situasi politik yang sedang terjadi saat ini.

Seharusnya, lanjut dia, khatib menyampaikan ceramah yang sesuai dengan momen Lebaran.

"Khotbah yang disampaikan tidak tepat dengan situasi politik yang sekarang masih memanas. Sifatnya itu wajar. Tetapi karena disampaikan di tempat yang tidak pas, jadi masalah. Sebagian jemaah ada yang membubarkan diri," ungkapnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/6/2019).

Bambang menyampaikan, pasca-insiden itu, pihaknya bersama unsur Polres, Kodim, Muspika, Polsek, Koramil, Jajaran Camat, MUI maupun FKUB telah memanggil khatib yang menyampaikan isi ceramah politik tersebut.

Menurut dia, jemaah mulai membubarkan diri setelah khatib menyinggung soal politik pada akhir ceramahnya.

Salah satunya, yang menyinggung tentang ketidakadilan.

"Secara garis besar, yang bersangkutan meminta maaf apa yang disampaikan kurang berkenan bagi masyarakat luas. Dia mengaku tidak begitu jeli dengan isi ceramah yang disampaikan dan sudah membuat surat pernyataan menyesal," ungkapnya.

Selain itu, Bambang mengatakan, khotbah shalat Idul Fitri maupun Idul Adha sebelum disampaikan khatib seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten dan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.