Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi, KPU Bawa 272 Kontainer Barang Bukti ke MK

Hadapi gugatan Prabowo-Sandi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menyerahkan dokumen jawaban atas permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan U

Siap Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi, KPU Bawa  272 Kontainer Barang Bukti ke MK
Tribunnews/Herudin
Ketua KPU Arief Budiman 
TRIBUNBATAM.id - Hadapi gugatan Prabowo-Sandi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menyerahkan dokumen jawaban atas permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/6/2019).
Sidang MK soal sengketa Pilpres 2019 diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno usai KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. 
Dilansir dari KPU.go.id, KPU membawa 272 kontainer berisikan berkas jawaban ke MK. 
Berkas jawaban dikirim secara bergelombang menggunakan truk dan diserahkan secara simbolis oleh Ketua KPU RI Arief Budiman yang datang didampingi Anggota Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra serta Hasyim Asy'ari.
 "Hari ini pukul 15.30 WIB, kita sudah serahkan jawaban termohon atas pengajuan pemohon yang sudah masuk untuk PHPU Pilpres 2019," ujar Arief.
Arief memastikan berkas yang diserahkan ini akan mampu menjawab sengketa yang diajukan pihak pemohon dan bukti bahwa KPU siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. 
Sementara itu Hasyim menjelaskan bahwa didalam dokumen yang disampaikan ke MK juga disertai alat bukti yang berasal dari tiap provinsi.
Setiap provinsi menurut dia menyerahkan 8 kontainer, dimana masing-masing kontainer yang diserahkan berukuran panjang 60cm x lebar 40cm x tinggi 40cm = 96.000cm3.
 
 (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)
 
"Ini menunjukkan keseriusan KPU dalam mempersiapkan dan menghadapi gugatan PHPU Pilpres 2019 di MK," jelas pria yang mengkoordinatori bidang hukum di KPU tersebut. 
 Dipenjelasan selanjutnya, Hasyim menyampaikan lebih rinci bahwa alat bukti yang disampaikan seperti daftar pemilih, proses pemungutan suara, rekapitulasi suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. "Formulir C1, DA1, DB1, DC1 hingga DD1 juga disiapkan. Termasuk dokumen tentang Situng dan tuduhan penyelenggaraan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif," tambah Hasyim.
 Sidang PHPU Pilpres 2019  di MK sendiri akan dimulai pada Jumat 14 Juni 2019.
 

Link berita

Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengajukan sejumlah link berita sebagai alat bukti ke Mahkamah Kostitusi.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, Ali Nurdin, memberikan tanggapannya.

Menurut Ali, alat bukti yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait PHPU sudah dibatasi.

"Kalau alat bukti kan sudah dibatasi, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pentunjuk hakim," kata Ali saat mendampingi komisioner KPU menyerqhkan jawaban dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019).

Ia mengaku tidak bisa menilai hal tersebut dan mempersilakan kuasa hukum lawannya mengajukannya.

 Ali pun menyerahkan penilaian soal keabsahan alat bukti tersebut kepada para hakim Mahkamah Konstitusi.
Ali Nurdin di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat ketika mendampingi Komisioner KPU menyerahkan jawaban dan alat bukti terkait PHPU 2019 Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019).
Ali Nurdin di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat ketika mendampingi Komisioner KPU menyerahkan jawaban dan alat bukti terkait PHPU 2019 Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019). (Tribunnews.com/ Gita Irawan)

"Kami tidak bisa menilai. Silakan saja. Kita lihat saja nanti bagaimana dalam persidangan. Kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilainya," kata Ali.

Terkait alat bukti, ia mengatakan telah menyiapkan seluruh formulir DAA 1 yang memuat perolehan suara dari seluruh TPS di tingkat desa.

"Kalo C1 kan terlalu banyak, ada 810 ribu TPS, masing-masing TPS 10 lembar sehingga alat bukti yang kita ajukan sampai level DAA, itu bukti di tingkat desa yang mencakup perolehan suara TPS, jumlahnya ya banyak juga," kata Ali. (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved