Serangan Balik Yusril Ihza saat Tim Capres 02 Persoalkan Gaji PNS Naik, Sentil Janji Prabowo

Serangan balik Ketua tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan kebijakan angg

Serangan Balik Yusril Ihza saat Tim Capres 02 Persoalkan Gaji PNS Naik, Sentil Janji Prabowo
KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL/KRISTIAN ERDIANTO
Yusril Ihza Mahendra vs Bambang Widjojanto sidang sengketa Pilpres 2019 di MK 

TRIBUNBATAM.id - Serangan balik Ketua tim hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan kebijakan anggaran pemerintahan Jokowi, termasuk pemberian kenaikan gaji dan THR PNS.

 Diketahui tuntutan tersebut diungkapkan dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019).

Dikutip TribunWow.com dari tayangan Kompas Tv, Sabtu (15/6/2019), Yusril mulanya mengatakan tudingan itu harus dibuktikan.

 "Anggapan bahwa kenaikan gaji pegawai, ada pemberian THR (Tunjangan Hari Raya), tunjangan itu sementara ini kami menganggap itu ditingkat hipotesis, akademik, itu harus dibuktikan," ujar Yusril.

Diungkapkannya, ada sebanyak 4,1 juta jiwa yang harus ditanyai apakah memilih Jokowi karena diberikan THR dan lain sebegainya.

Horeee! Gaji Ke-13 untuk PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan Cair Bulan Ini

Tim Hukum Prabowo-Sandi Yakin KPU dan Tim Jokowi Kesulitan Jawab Permohonan di Sidang Kedua MK

"Jumlah pegawai negeri di Idonesia itu 4,1 juta jiwa, apa betul ketika gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan, diberikan, THR dibayarkan lantas mereka ini memilih Pak Jokowi," ungkapnya.

Ia lantas menyindir Prabowo Subianto yang pernah menuturkan akan menaikkan gaji kepada PNS saat debat capres lalu.

"Kan Pak Prabowo juga saat debat capres menyatakan 'kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan naikkan gaji pegawai," singgung Yusril.

"Artinya beliau kan juga berfikir kalau sudah jadi presiden itu akan naikkan gaji pegawai juga. Apakah nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden orang tanya juga?" ujarnya.

"Saya kira momentum dibuktikan saja, apakah ini pegawai negeri yang 4,1 juta itu karena gaji dibayarkan," pungkasnya.

Menanggapi sindiran Yusril, Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN, Ali Lubis mengatakan yang dipermasalahkan adalah momennya.

"Menurut saya tidak ada masalah terkait pemberian THR, tapi momennya ini," ujar Ali yang turut menjadi narasumber.

Menurutnya, THR tak perlu dipercepat apalagi dalam masa kampanye.

Halaman
123
Editor: Agus Tri Harsanto
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved