Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Minta PPDB Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi Kembali

Menurut Yunus, sistem zonasi masih perlu dievalusi oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi polemik di lapisan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Minta PPDB Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi Kembali
TRIBUNBATAM.id/ZABUR
Orangtua calon siswa saat melihat lokasi tempat tinggal melalui Google Maps dalam melakukan pendaftaran PPDB di SMPN 20 Batam, Selasa (14/5/2019). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sistem zonasi yang digunakan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 mendapat perhatian tersendiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus.

Menurut Yunus, sistem zonasi masih perlu dievalusi oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi polemik di lapisan masyarakat.

"Sistem zonasi memang merupakan sistem terbaik, namun sebaiknya penentuan rangking tetap berdasarkan nilai bukan jarak," jelasnya kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (18/6/2019) siang.

Tak hanya itu, Yunus juga menjelaskan, seharusnya sistem zonasi dengan kuota 90 persen tersebut dapat dirumuskan kembali.

"Zonasi itu 90 persen, seharusnya ada pertemuan terlebih dahulu dengan camat, lurah, atau RT dan RW setempat, agar dalam kuota 90 persen itu diberikan kuota 10 persen untuk diprioritaskan bagi masyarakat terdekat, sesuai letak sekolah atau jarak rumah siswa dengan sekolah," terangnya lagi.

Anggota Dewan Batam Temukan Masalah Ini saat RDP dengan BP2RD Batam, Apa Itu?

Pria Kecanduan Game Online, Nekat Racuni Orang Tua Ketika Jaringan Wifi Dimatikan Sang Ayah

Foto Bertiga dengan Chef Arnold & Reza Arab, Gibran Rakabuming Berikan Pertanyaan, Ini Hadiahnya

Anggota Dewan Batam Temukan Masalah Ini saat RDP dengan BP2RD Batam, Apa Itu?

Dirinya juga sangat menyayangkan jika ada beberapa murid dengan nilai tinggi yang tidak dapat bersekolah di tempat yang mereka inginkan dikarenakan polemik yang ditimbulkan oleh sistem zonasi ini.

Dia menilai, sistem zonasi ini juga telah mengesampingkan beberapa calon peserta didik dengan taraf ekonomi dalam golongan tidak mampu.

"Saat ini tidak dilihat lagi miskin atau tidaknya sehingga ada orang miskin yang tidak tertampung, padahal telah memiliki PKH dan KIP," tegasnya.

Dirinya berharap, ke depan, sistem zonasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun dengan penentuan rangking atau penerimaan tetap menjadikan nilai sebagai acuan.

"Jadi bukan karena jarak faktor utamanya," tambahnya lagi. (TRIBUNBATAM.id/Dipa Nusantara)

Penulis: Dipa Nusantara
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved