Anak Disabilitas di Hinterland tak Tersentuh Bantuan, DPRD Karimun Minta Dinsos Lebih Agresif

Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis uring-uringan. Penyebabnya, dana bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Pemkab Karimun sebesar Rp 1,5 miliar h

Anak Disabilitas di Hinterland tak Tersentuh Bantuan, DPRD Karimun Minta Dinsos Lebih Agresif
tribunbatam/rachtayahya
Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis uring-uringan. Penyebabnya, dana bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Pemkab Karimun sebesar Rp 1,5 miliar hanya terserap sebesar 10,4 persen atau sekitar Rp 164,2 juta.

"Dari laporan kinerja pemerintah daerah Karimun tahun 2018 yang disampaikan ke DPRD Karimun, tergambar dengan gamblang penyerapan anggaran di dinas sosial hanya 10,4 persen atau Rp 164,2 juta dari total Rp 1,5 miliar," kata Bakti Lubis kepada Tribun Batam, Kamis (20/6).

Bakti mengatakan, kondisi itu sangat bertolak-belakang dengan kondisi di lapangan yang masih banyak dijumpai anak-anak penyandang kebutuhan khusus atau disabilitas, terutama di pulau-pulau (hinterland), belum tersentuh sama sekali oleh bantuan pemerintah daerah.

"Banyak masyarakat susah di pulau-pulau yang menyandang cacat permanen dan anak-anak disabilitas yang sama sekali belum disentuh pemerintah daerah, padahal, di sisi lain, mereka sangat layak mendapatkan perhatian," katanya.

Ulangtahun Kabupaten Anambas, Pemerintah Sediakan Makanan Gratis di Sepanjang Jalan Hangtuah

Download MP3 Lagu Stephanie Poetri I Love You 3000, Trending di Spotify Lengkap Ada Lirik Lagunya

Ketika Mengunjungi Dokter, Hal Pertama Diminta ‘Julurkan Lidah, Terungkap Ini Maksud Sebenarnya

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam: Kalau Tambah Kuota Ruang Kelas, Utamakan Siswa yang Tak Mampu

Anggota DPRD Provinsi Kepri terpilih periode 2019-2024 itu mengaku menyayangkan sekali, di satu sisi penyerapan anggaran di Dinas Sosial Karimun hanya sekitar 10,4 persen.

"Kita prihatin dan menyayangkan sekali, anggaran sudah sahkan dewan tapi tidak difungsikan dengan maksimal," kata Bakti.

Disinggung kemungkinan Kepala OPD cemas atau takut-takut akan tersandung masalah hukum, ia menilai itu sudah menjadi resiko dari pekerjaan di bidang kebijakan publik.

"Kalau jujur dan amanah, kenapa mesti takut? Semua pekerjaan tentu ada resikonya, kalau belum apa-apa, lalu takut bermasalah, bagaimana mau maju dan berkembang," katanya.

Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu kemudian meminta Dinas Sosial Karimun untuk lebih peduli dan agresif terhadap kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang masuk ke dalam ranah pemerintahan.

Gubernur Kepri Kecewa, 3 ASN dan 1 Honorer Tertangkap Pesta Sabu, Nurdin : Kasihan Keluarganya

SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming MNCTV Indonesia vs Afghanistan Semifinal Piala Asia Futsal U20

Dibelah, Tubuh Wartoyodi Muncul dari dalam Perut Buaya, Warga Lemas, Ucap La Ilaha Illallah

"Kita berharap ke depan, Dinsos itu bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah secara nyata," katanya.

Disinggung apakah Bupati Karimun, Aunur Rafiq dinilai sudah perlu untuk reshufle susunan Kepala OPD? Bakti menyerahkan kewenangannya ke Bupati.

"Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak. Saya rasa pak Bupati sudah tahu, mana pembantu dia yang cakap kerja dan mana yang tidak," katanya diplomatis. (yah)

Penulis:
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved