Pemko Tegaskan Limbah B3 Dikirim Pulang ke Negara Asalnya, Wawako Batam: Kami Tidak Main-main

Polda Kepri Beri Sinyal Bakal Menyelidiki Masalah Limbah dalam Puluhan Kontainer di Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap berupaya menjaga kelestarian lingkungan di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam masih tetap melakukan pengecekkan terhadap 65 kontainer yang berisi sampah yang diduga terkontaminasi limbah B3.

"Saya bilang kami tak main-main dengan itu (sampah plastik yang teridentifikasi limbah B3)," ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di Batu Ampar, Kamis (20/6/2019).

Amsakar mengakui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2013 menyatakan yang namanya limbah plastik yang datang dari dalam maupun di luar harus ditolak.

Berdasarkan dokumen pelaku usaha itu merupakan bahan baku plastik.

"Kalau pelaku usaha menyebutkan bahan baku tidak masalah. Ke dua kalau yang dimasukkan ke Batam ini biji plastik Pemko tidak akan mempersoalkan. Sehingga di sini diolah mendapatkan nilai tambah. Tapi kalau sampah plastik dicairkan disini untuk membuat biji plastik jangan sampai ada. Bisa merusak lingkungan dan berpengaruh kepada anak cucu kita," papar Amsakar.

Sebelumnya Amsakar juga menyebutkan tindakan yang dilakukan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi merupakan kepentingan untuk hajat hidup orang banyak.

Rudi memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan diskresi, atau pengambilan keputusan yang dilakukan pejabat pemerintahan guna mengatasi masalah konkret yang dihadapi.

Amsakar turut mengingatkan, Batam memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai pengelolaan sampah.

Dalam Perda tersebut, Pemko Batam dengan tegas menolak adanya limbah plastik yang masuk ke Batam.

Namun karena adanya alasan dari pihak pengusaha, yang menyatakan bahwa temuan tersebut merupakan bahan baku maka pihaknya melanjutkan hasil temuan dengan melakukan pengecekan, guna membuktikan kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Persoalan impor sampah dari luar, lanjut Amsakar, Pemko Batam telah mendapatkan informasi bahwa sampah yang masuk ke Batam semuanya sudah melalui mekanisme Permendag Nomor 21.

Hal ini menegaskan proses masuknya sampah tersebut sudah melalui kajian, atau analisis oleh surveyor.

"Kenapa kita turun? Kita mendapat informasi beberapa dari kontainer terindikasi mengandung limbah B3.

Karena itu kemarin kami turun ke lapangan bersama stakeholder yang terkait.

Apabila nanti terbukti, maka para importir itu akan kita minta untuk mengembalikan kontainer beserta isinya ke negara asal," paparnya.

Adanya pernyataan dari Ketua Kadin Batam, Amsakar menilai sangat tidak masuk akal.

Sebab, permasalahan yang akan diatasi oleh Pemerintah Daerah adalah permasalah mengenai sampah.

"Persoalan limbah B3 ini menyangkut kepentingan masyarakat, menyangkut lingkungan dan generasi yang akan datang. Bukan kepentingan pribadi," tutupnya.

Sebelumnya, aksi Rudi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kontainer berisi limbah plastik itu ditanggapi oleh Kadin Batam.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan pemeriksaan itu membuat ketidaknyamanan bagi pengusaha yang melakukan investasi.

"Kenapa jadi Pemerintah Kota Batam yang membuat ketidaknyamanan dalam berusaha? Hal ini harus dilaporkan segera ke Presiden. Apalagi di Pelabuhan Peti Kemas sudah ada petugas menentukan barang baku tersebut sesuai kapasitasnya," ujar Jadi kepada Tribun, Selasa (18/6/2019).

Kepala Kadin Batam itu memastikan akan segera melakukan investigasi dan mengumpulkan data-data. Pemeriksaan ini harus dilaporkan ke Presiden RI, Joko Widodo.

• Gubernur Kepri Nurdin Basirun Antar Sendiri Pasien Tumor ke Batam Padahal Dia Mau Pergi ke Lingga

• Begini Cerita Sebenarnya Tentang Anak Terseret Air di Drainase di Kawasan Gelael Batam Versi Polisi

• Kivlan Zein Dipertemukan dengan Iwan Kurniawan dan Habil Marati, Ini Reaksi Kivlan Zein

• Yusril Ihza Soroti Denny Indrayana yang Sebut Kata Indikasi dan Patut Diduga 41 Kali, Maksudnya?

"Seperti itu terlalu over acting dan tendensius. Karena yang disidak itu adalah pelabuhan zona BC dan teknis. Peristiwa itu dapat menimbulkan iklim investasi yang tidak kondusif," kata Jadi

DPRD Kota Batam, lanjut Jadi Rajagukguk, harus mengajukan hak bertanya interpelasi tentang kebijakan yang dilakukan Wali Kota Batam mengenai peristiwa itu.

Kadin Batam akan membahas hal ini dan bila ada data politisasi inspeksi mendadak (Sidak) ini dan tidak tertutup kemungkinan akan menelitinya sampai tuntas.

"Inspeksi mendadak itu harus melihat tempat agar tidak menimbulkan kesan politisasi dan membuat gaduh dan keresahan dalam berusaha di zona investasi," tegasnya. 

Limbah B3 yang diimpor oleh beberapa perusahaan di Batam sedang hangat diperbincangkan belakangan ini.

Belum lama ini,  sejumlah kontainer disegel Bea dan Cuka Batam lantaran diduga isi kontainer berisi limbah B3.

Sejumlah pihak masih menunggu hasil laboratorium dari Bea dan Cukai.

Polda Kepri buka suara atas persoalan tersebut.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga mengatakan, Polri sebagai instansi yang diberikan wewenang oleh undang-undang berhak melakukan pencegahan hingga penyelidikan atas impor limbah B3 itu. 

"Hanya saja, saat ini adalah masih wewenang Bea dan Cukai. Karena itu masih berada di wilayah kepabeanan. Sama-sama kita menunggu hasil uji laboratorium. Ketika ada indikasi lain tentu kami akan tindak perusahaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup," kata Erlangga. 

Soal lingkungan hidup  telah diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dia melanjutkan, menurut pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. 

"Sekarang kita tunggu dulu hasil laboratorium itu. Jika nanti terbukti,  tentu kami mengambil langkah juga," katanya. 

• Tes Kepribadian: Apa yang Kamu Lihat Pertama Kali di Gambar Akan Ungkap Karakter Rahasiamu

• Cegah Penularan Hepatitis, HIV dan Sifilis Dari Ibu Ke Anak, Dinkes Kepri Gelar Sosialisasi

• Dinamika Sidang ke-3 Sengketa Pilpres, Kuasa Hukum BPN Diancam akan Diusir, Kuasa Hukum TKN Ditegur

• Dinamika Sidang ke-3 Sengketa Pilpres, Kuasa Hukum BPN Diancam akan Diusir, Kuasa Hukum TKN Ditegur

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun. Karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup. 

Pemerintah Kota Batam sendiri sudah melakukan upaya pencegahan adanya pencemaran lingkungan hidup dari imbas impor plastik yang diduga mengandung limbah B3.

Wali Wali Kota Batam Amsakar Achmad kepada TRIBUNBATAM.id mengatakan,  soal impor sampah plastik itu adalah persoalan serius.

"Apakah kita mau Batam ini sebagai labuhan akhir sampah," katanya. 

Bahkan kata Amsakar,  beberapa waktu lalu,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia RI Luhut Binsar Panjaitan telah memperingatkan Batam soal impor plastik itu.

Katanya, harus dikaji lebih dalam Karena soal lingkungan hidup adalah soal bumi hajat hidup orang banyak. 

"Malaysia,  Singapura,  Filipina,  Jakarta dan beberapa negara lain sudah ribut soal sampah itu. Lalu pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan peringatan kepada pemko. Apakah Batam selamanya tempat aliran akhir sampah orang luar? Ini yang mau kami cegah," katanya. 

Terlepas dari pada itu, TRIBUNBATAM.id mengkonfirmasi soal desas-desus menjelang pesta demokrasi Pilwalko Batam 2020 mendatang.

Ada yang menuding, Rudi - Amsakar sedang manuver lewat impor sampah itu. Ada dugaan dil-dil pada rival politic.

"Sangat jauh dari pemikiran itu. Apa hubungannya?  Ia memang benar, perusahaan telah lama bahkan puluhan tahun mereka impor sampah itu.  Tetapi tak ada persoalan kala itu. Saat ini persoalan negara. Masa kita lawan toke (kepala negara, red), " katanya.

Sekadar informasi, diberitakan TRIBUNBATAM.id sebelumnya ada dugaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di scrub plastik yang diimpor empat perusahaan ke Batam.

Keempat perusahaan ini, yakni PT Arya Wiraraja Plastikindo, PT Royal Citra Bersama, PT Tan Indo, dan PT Hong Tay.

Sebelumnya 

PT Royal Citra Bersama, satu dari empat perusahaan pengimpor 65 kontainer sampah plastik di Batam buka suara.

Direktur PT Royal Citra Bersama, Suhardi alias Amin membantah, jika barang yang diimpor perusahaannya dari luar negeri, merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Amin mengatakan, sebelum diimpor dari Amerika, kontainer berisi plastik itu sudah disurvei terlebih dahulu oleh perusahaan yang sudah bekerjasama dengan surveyor Sucofindo. Dalam hal ini, Cotecna.

"Sudah dicek, mulai dari kontainernya dalam keadaan kosong, sampai ada isinya. Hasil survei, dinyatakan layak," kata Amin kepada Tribunbatam.id, Jumat (14/6/2019).

• 65 Kontainer Sampah Plastik ke Batam, Baunya Menyengat, Bea Cukai dan Dinas LH Turun Tangan

Jika hasil survei itu kemudian dipermasalahkan, Aminpun tak tinggal diam begitu saja. Ia berencana akan menuntut Cotecna.

"Tadi saya berani mendekati kontainer itu, karena melihat ada benda ini. Saya pastikan dulu ada Cotecna atau tidak. Kalau tidak, tak berani juga saya bilang ini kontainer dari perusahaan saya. Takutnya kan ada yang menyerobot," ujarnya, sambil memegang dua benda berukuran kecil, dan bertuliskan Cotecna.

Bea dan Cukai Batam menyegel tiga kontainer milik perusahaan Amin, pada Jumat (14/6) di Pelabuhan Batuampar. Kontainer dan muatannya itu sendiri, didatangkan dari Amerika.

Begitu satu per satu kontainer dibuka, bau menyengat menyeruak dari dalam kontainer. Bahkan lalatpun ada yang hinggap di sana. Isi di dalam kontainer, secara fisik lebih mirip sampah plastik. Aminpun membenarkannya.

"Bagi orang awam ini sampah plastik, tapi bagi kami ini plastik. Bahan baku," kata Amin.

Plastik yang diimpor itu, selanjutnya akan diolah lagi menjadi produk pendukung. Seperti palet dari bahan plastik, tong sampah dan lainnya.

"Kami suplai untuk pabrik buat palet. Kalau palet itu biasanya dari kayu, kami plastik," ujarnya.

Plastik impor itu, lanjutnya, juga tak bisa diolah menjadi kantong asoi. Bukan juga untuk olahan barang halus. Melainkan untuk produk pendukung pabrik.

Sudah lebih kurang 20 tahun ini, perusahaan Royal Citra Bersama menjalankan bisnisnya. Untuk kebutuhan bahan baku, berupa plastik, mereka impor dari luar negeri. Ada juga yang dipasok dari lokal, Batam.

Selama kurun waktu usahanya itu berjalan, Amin mengaku, baru kali pertama ini, perusahaannya mendapat masalah. Iapun geleng-geleng kepala.

"Kami sudah 20 tahun beroperasi. Baru sekarang dipermasalahkan. Izin semua kami lengkap. Ada dari kementerian perdagangan dan lainnya," kata Amin.

Dimintai tanggapannya soal PT Royal Citra Bersama yang sudah menjalankan usaha lebih kurang 20 tahun, namun baru kali ini dipermasalahkan, Kepala KPU BC Tipe B Batam, Susila Brata mengatakan, pemahamannya bukan seperti itu.

"Bukan seperti itu. Kalau ada penindakan kemudian, yang lalu bagaimana? Kontainer yang kita periksa hari ini, dari data asalnya ada yang dari Amerika, dan beberapa dari negara Eropa. Tujuannya karena importir produsen. Ini statusnya produsen semua," ujar Susila. 

Reaksi Wali Kota Batam

Sekitar 65 kontainer sampah plastik masuk Batam membuat Wali Kota Batam Rudi gerah, begini reaksinya.

Wali Kota Batam Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad langsung mengecek kontainer berisikan sampah plastik di Pelabuhan Batuampar, Batam, Jumat (14/6/2019).

Sebelumnya Bea Cukai Batam memeriksa kontainer berisikan sampah plastik dan mengirimkan sampelnya untuk diuji apakah sampah plastik itu mengandung limbah B3 atau tidak.

Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, tindakan yang dilakukan BC, hanya menjalankan wewenang yang diberikan kepadanya.

Mengapa diperiksa? Menurutnya, tentu ada indikasi awal yang dipersangkakan.

"Kalau ada, kita akan surati kementerian perdagangan, untuk ditinjau kembali. Penindakan apa yang akan diberikan kalau ada limbah B3, nanti saja kita tunggu hasil uji labnya keluar," kata Rudi.

Rudi tak mempermasalahkan jika yang diimpor dari luar negeri itu, berbentuk biji plastik. Karena bisa diolah. Namun bukan sebaliknya, sampah plastik.

"Kalau impor biji plastik, tak ada masalah. Silakan diimpor," ujarnya.

Kedepan, pihaknya berharap, perusahaan yang ditunjuk negara, terutama perusahaan surveyor yang ditunjuk, betul-betul melakukan pengecekan terhadap muatan barang yang akan dikirim masuk ke Indonesia, khususnya Batam.

"Tak boleh terima saja. Kalau hasilnya begini. Ditanya ke Sucofindo, katanya di negara asal ngeceknya. Mudah-mudahan ini kejadian pertama dan terakhir, dan kita akan perketat nanti," kata Rudi.

Kepala KPU BC Tipe B Batam, Susila Brata mengatakan, sebelum diimpor ke Batam, Kepri, Indonesia, muatan dalam kontainer yang akan dikirim sudah disurvei oleh surveyor di luar negeri. Dan dinyatakan dalam dokumennya, sudah memenuhi aturan di Permendag no. 31/2016.

"Sekarang kondisinya seperti ini. Kalau tidak memenuhi syarat, akan dikembalikan ke negara asalnya," ucap Susila.

Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie mengatakan, ke empat perusahaan pengimpor plastik di Batam ini, memang diperbolehkan impor.

Mereka sudah memenuhi syarat administrasi. Barang yang mereka impor juga masuk kategori scrub plastik.

"Tapi di situ dipersyaratkan, tidak boleh dikontaminasi limbah B3. Kemarin setelah kita lihat secara visual barangnya, kita ragu, ada kecurigaan, makanya kita cek," kata Herman.

Sampel barang sudah diambil, selanjutnya akan dicek di laboratorium milik BC. Berapa lama hasil uji lab bisa diketahui? Tergantung kandungannya. Bisa satu hari, atau tiga hari.

"Sebenarnya scrub plastik itu dibolehkan impor asal homogen. Kalau tadi kita lihat fisiknya kan banyak bercampur. Ada kertas, dan lainnya, harusnya sejenis," ujarnya.

"Untuk hasilnya apa masuk limbah B3 atau tidak, memang harus uji lab. Tapi kalau tidak homogen jenisnya, itu patut diduga," sambung Herman. (RIBUNBATAM.id /Roma Uly Sianturi)