Saksi Prabowo Pakai Robot Pantau Situng KPU, Profesor TI: Mahasiswa Semester Satu Juga Bisa

"Kalau dilihat itu di halaman TPS-nya itu sudah 100 persen. Artinya sudah pernah diisi. Tetapi isinya 0-0. Itu sangat banyak," ungkapnya.

"Kalau boleh saya buka catatan supaya lebih komprehensif. Jadi, hal-hal yang di luar logika yang menurut saya," ucap Anas.

Terkait kesalahan matematis, Anas menemukan suara sah dan suara tidak sah tidak sama dengan suara total.

"Ini sebagai contoh kita temukan ada 10.595 kasus," cetusnya.

Kemudian ia mengaku menemukan suara 02 dan 01 yang melebihi kehadiran.

"Saya melihat di sini misalnya suara 01 yang melebihi jumlah kehadiran. Ini ada di seluruh Indonesia, masih tertinggal sampai tanggal 15 Juni (2019), masih ada 5.394," paparnya.

Untuk temuan yang semua datanya nol, menurut catatan robot Anas, semua datanya pernah diisi, memiliki time stamp.

Namun, setelah dilihat yang datanya dikosongkan, hanya tertinggal 741 TPS.

"Ini ada lagi analisa saya. Satu kolom kosong selain jumlah suara tidak sah. Artinya ini pasti menyalahi," ujarnya.

"Kalau suara sah boleh kosong, tapi yang lain tidak boleh kosong. Ini ada sejumlah 9.313 TPS sampai 15 Juni," beber Anas.

Hakim Konsitusi Saldi Isra kemudian meminta Anas berhenti menjelaskan temuannya, karena permintaan dari kuasa hukum pemohon hanya beberapa contoh.

"Sudah ya, itu sudah beberapa contoh. Tadi kan yang diminta beberapa contoh," ucap Saldi Isra.

Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab terkait hal lainnya. 

Tidak Perlu Robot

Namun saat KPU RI memajukan saksi ahlinya dalam sidang sengketa Pilpres 2019, hal lain terungkap. 

Saksi yang diajukan adalah Professor Marsudi Wahyu Kisworo. 

Dalam salah satu potongan pembicaraannya, Marsudi menyebut bahwa website situng KPU dibuat untuk transparansi, dan memang dibuat agar mudah diakses.