Permohonan BPN Terkait Kecurangan Pemilu di Tolak Mahkamah Agung

"Mengadili permohonan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diajukan tidak diterima," demikian bunyi amar putusan MA yang dikutip Tribunnews.co

Permohonan BPN Terkait Kecurangan Pemilu di Tolak Mahkamah Agung
Tribunnews.com/Tribunnews.com/Abdul Qodir
Gedung Mahkamah Agung RI 

TRIBUNBATAM.id - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan yang diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hanafi Rais yang mengugat putusan Bawaslu mengenai pelanggaran adminstrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Mengadili permohonan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diajukan tidak diterima," demikian bunyi amar putusan MA yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (26/6/2019) malam.

Adapun putusan tersebut bernomor 27/P.PTS/VI/2019/1P/PAP/2019 yang dimana diputus berdasarkan musyawarah hakim Agung urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara tertanggal Rabu, 26 Juni 2019.

Sampai di Batam, Mindo Tampubolon Langsung Ditahan di Lapas Klas II A Barelang

Pengamanan Sel yang Ditempati Mindo di Lapas Barelang Sangat Ketat. Tidak Semua Sipir Bisa Masuk

Inilah Sederet Fakta Pembunuhan Putri Mega Umboh Istri Mindo Tampubolon di Batam

Kalahkan Jepang dan Rusia, Indonesia Terbesar ke-4 di Dunia Pengguna Facebook & Instagram

"Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000," lanjut bunyi putusan MA.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan putusan pendahuluan laporan BPN Prabowo-Sandi terkait dugaan kecurangan pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Joko 'Jokowi' Widodo-Ma’ruf Amin.

Usai Putusan MK, Prabowo Akan Ditinggalkan? Ini Kata Mardani Ali Sera Soal PAN, Minggat Juga?

Prabowo Subianto dikabarkan akan ditinggalkan oleh partai-partai politik yang selama ini bergabung dengannya di Koalisi Adil Makmur.

Gelagat Prabowo Subianto bakal ditinggalkan setelah pengumuman putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pun langsung dibantah oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani sangat tidak yakin Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya akan angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur, setelah MK memutuskan gugatan sengketa Pilpres, pada Kamis (26/6/2019).

"Semua boleh berpendapat. Tapi Koalisi Adil Makmur diputuskan oleh para Pimpinan Partai," tegas Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribunnews.com, Rabu (26/6/2019).

Hal ini merespon Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.
Halaman
1234
Editor: Zabur Anjasfianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved