Persaudaraan Alumni 212 Ambil Alih, Prabowo Tak Didengarkan Lagi, BPN Lepas Tangan

Persaudaraan Alumni (PA) 212 berperan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari putusan sengketa Pilpres 2019

Persaudaraan Alumni 212 Ambil Alih, Prabowo Tak Didengarkan Lagi, BPN Lepas Tangan
Tribunnews.com
Persaudaraan alumni 212 

 TRIBUNBATAM.id - Persaudaraan Alumni (PA) 212 berperan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (26/6/2019).

Persaudaraan Alumni (PA) 212 bahkan secara terang-terangan mengumumkan akan mendatangkan massa yang banyak dalam aksi unjuk rasa mengawal putusan MK.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengklaim akan mendatangkan massa lebih dari 1 juta orang pada aksi unjuk rasa tersebut.

Dalam orasinya Wakil Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustaz Asep Syarifudin menyerukan agar massa yang hadir pada Rabu (26/6/2019) mengajak saudara dan kawan untuk hadir lagi pada Kamis (27/6/2019).

"Massa 212 yang hadir hari ini antum-antum silakan WhatsApp teman-teman 212 besok (hari ini) kumpul minimal 1 juta orang," ujar Asep dari mobil komando di depan Kementerian Pariwisata RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Massa meminta agar saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), massa diperbolehkan menggelar aksi.

Menurut Asep, aksi dari para alumni 212 merupakan wadah gerakan kedaulatan rakyat untuk kemanusiaan.

"Kami minta jika besok ada massa yang ingin datang ke sidang MK untuk tidak dihalang-halangi. Hari Senin ke Polda Metro bahwa kami akan halal bihalal. Persidangan di Mahkamah Konsitusi terbuka untuk umum, jadi kalau ada rakyat yang mau hadir boleh tidak? Boleh. Jadi polisi harus kawal, agar tidak ada yang rusuh. Jangan dilarang," kata orator.

"Wahai polisi, kami datang kemari bukan demo terhadap anda, bukan untuk perang dengan polisi tapi untuk menguatkan Mahkamah Konstitusi untuk buat keputusan seadil-adilnya," lanjut Asep.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan, agar massa pendukung tak memaksakan diri menggelar aksi di hari putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Kamis 27 Juni 2019, esok.

Mantan Panglima ABRI itu beralasan, Kepolisian telah mengeluarkan ultimatum untuk melarang segala kegiatan di depan Mahkamah Konstitusi esok.

Halaman
1234
Editor: Thom Limahekin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved