PPDB 2019 Tuai Polemik, Bima Arya: Kalau Ada yang Sebut Zonasi Tujuannya Baik, Hari ini Kami Kritisi
Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Polemik, Bima Arya: Kalau Ada yang Sebut Zonasi Tujuannya Baik, Hari ini Kami Kritisi
Selain itu Rudi juga menambah rombongan belajar (Rombel) dan membangun gedung sekolah baru, SMPN 62.
• Kisah Dibalik Pembangunan Masjid Istiqlal Jakarta, Perjuangan Bung Karno hingga Sarat Makna Bangunan
• Fakta-fakta Postingan Viral Emak-emak Ajak Pihak Sekolah Tak Pajang Foto Presiden dan Wakil Presiden
Gedung sekolah baru ini akan dibangun tahun depan dan lokasinya berada di Kelurahan Tanjungbuntung, Bengkong, atau tidak jauh dari Puskemas di Tanjungbuntung.
Sementara gedung sekolah baru belum dibangun, calon siswa yang masih belum tertampung akan menumpang belajar di SDN 012 Batam di Kecamatan Bengkong.
Solusi ini dicapai saat pertemuan Rudi dengan para orang tua calon siswa di Ballroom Golden Prawn, Bengkong, Rabu (19/6/2019).
Berdasarkan sistem zonasi, di kawasan Bengkong terdapat dua SMP Negeri, yakni SMPN 4 dan SMPN 30 Batam.
Di SMPN 4, sebanyak 324 calon siswa diterima masuk sekolah berdasarkan sistem zonasi dan menyisakan sebanyak 219 calon siswa belum tertampung.
Sedangkan SMPN 30 menerima 228 calon siswa dan menyisakan sebanyak 163 calon siswa yang belum tertampung.
Dengan itu, total calon siswa yang belum tertampung masuk SMP Negeri berdasarkan sistem zonasi di Bengkong sebanyak 382 calon siswa.
Akar masalah
Sempat mencuat aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) dan akhirnya viral!
Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.
Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:
1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.
Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.
"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia.
Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.