Peluang Yusril Calon Menteri Kabinet Jokowi, Bisa Hattrick Menkum HAM sejak Era Gus Dur
Yusril Ihza Mahendra disebut-sebut jadi calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.
"Sesudah ini saya kira pemerintah harus berjalan seperti biasa. Mungkin akan ada proses-proses politik dalam rangka pembentukan kabinet, itu silakan saja dibicarakan baik-baik. Negara ini pokoknya harus jalan," katanya usai menjadi pembicara saat halalbihalal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).
Mahfud mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya berkaitan dengan prosedur tahapan pemilu.
Setelah tidak ada tahapan hukum lagi, KPU memang berkewajiban menetapkan pasangan calon terpilih.
Setelah itu, presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Kemudian nanti pelantikannya, pengucapan sumpahnya di gedung MPR, di depan MPR pada tanggal 20 Oktober. Jadi penetapan dulu oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang menentapkan siapa yang menang siapa yang kalah," jelasnya.
KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019).
Penetapan itu dilakukan setelah MK menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kriteria Menteri
Postur kabinet Jokowi-Maruf Amin mulai menjadi pembicaraan, Jokowi pun mulai blak-blakan soal calon menteri.
Kabinet Jokowi-Maruf Amin merupakan topik menarik dibahas setelah KPU menetapkan Capres 01 sebagai pemenang Pilpres 2019.
Sebelum dilantik pada Oktober 2019, Jokowi pun akan menyusun kabinet pemerinta 2019-2024.
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019) seperti dikutip Wartakotalive.com.
Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
• Persib Bandung Apes, Selain Kalah Dapat Lagi Sanksi Bayar Rp 70 Juta Karena Ulah Suporter
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi yang juga ayah Kaesang Pangarep ini.