ANAMBAS TERKINI

Dorong Puluhan Perusahaan di Anambas Siapkan Dana untuk CSR, DPRD Anambas Siapkan Perda

Menurutnya akan ada forum yang isinya terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah dan perwakilan perusahaan dalam menentukan arah pengembangan CSR

Dorong Puluhan Perusahaan di Anambas Siapkan Dana untuk CSR, DPRD Anambas Siapkan Perda
TRIBUNBATAM
ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Sejumlah perusahaan berbasis perseroan di Anambas sedang dibidik DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ini terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan di area perusahaan yang sedang digodok DPRD menjadi peraturan daerah.

Data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016 menyebutkan, sedikitnya terdapat 59 perusahaan berbasis perseroan yang beroperasi di Anambas.

Tidak hanya itu, terdapat 6 industri sedang dengan daya serap pekerja mencapai 307 orang.

"Data yang kami dapatkan seperti itu. Puluhan perusahaan mayoritas merupakan subkon, termasuk yang ada di perusahan Migas."

"Hal ini yang menjadi inisiatif kami di DPRD untuk merancang naskah akademik dalam membuat Peraturan Daerah mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah CSR," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yulius, SH Selasa (9/7/2019) malam.

Bupati Anambas Abdul Haris Ingatkan DPRD Soal Waktu LKPD, Jangan Sampai Dana Perimbangan Ditunda

Profil Steven Lustica, Pemain Asal Kroasia yang Diincar Persib Bandung, Pernah Juara Liga Australia

Populer Kemarin, PT Pegatron Hadir di Batam, Butuh Banyak Tenaga Kerja, Lowongan Dibuka Bertahap

GEMPA HARI INI, Gempa 4.7 SR Guncang Bengkulu Rabu (10/7) Jam 05.54 WIB, Berikut Info BMKG

Ditemui usai rapat paripurna, politisi Partai Gerindra ini menyebutkan bakal ada sanksi bagi perusahaan yang enggan mengeluarkan CSR-nya.

Mulai dari sanksi teguran hingga pencabutan izin, menurutnya bakal diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yang dipertegas melalui Peraturan Bupati (Perbup). Ia pun meluruskan soal adanya kesan pemaksaan dari Pemerintah Daerah dalam menerapkan Perda soal CSR ini.

Menurutnya akan ada forum yang isinya terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah dan perwakilan perusahaan dalam menentukan arah pengembangan CSR yang bakal diberikan perusahaan kepada daerah.

"Jadi diharapkan dapat lebih bersinergi, serta diharapkan tidak ada kesan merasa tertekan," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved