Proyek Pipa Dibatalkan, Malaysia Pindahkan dengan Paksa Rp 3,4 Triliun dari Perusahaan China

TRIBUNBATAM.ID, PUTRAJAYA - Malaysia menarik kembali dana yang telah disetorkan dalam proyek raksasa China untuk membangun pipa yang dibatalkan.

Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad menegaskan, pemerintah Malaysia berhak mendapatkan kembali uang yang terlanjur digelontorkan kepada perusahaan China Petroleum Pipeline Engineering Ltd (CPP).

CPP mendapat kontrak dari pemerintahan Najib Razak tahun 2016 untuk membangun saluran pipa petroleum sepanjang 600 kilometer di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia dan saluran pipa gas sepanjang 662 kilometer di Sabah.

CCP merupakan kontraktor yang ditunjuk Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd (SSER) dengan kontrak RM9,4 miliar atau sekitar Rp 32 triliun.

• Dua Tahun Lagi Sudah Bisa Naik Kereta Api Cepat dari Singapura ke China

• Menteri Susi ke Anambas, Ngeluh Soal Sinyal ke Rudiantara, Ini Permintaannya

• Listrik di Sejumlah Kawasan Pemukiman di Batam Mendadak Mati, Masyarakat Sebut PLN Suka PHP

Namun proyek itu dihentikan setelah Mahathir memimpin Malaysia untuk mengurangi beban utang yang jor-joran di masa Najib Razak.

Mahathir mengatakan, progres proyek saluran pipa migas ini baru 13 persen sementara Malaysia sudah mengeluarkan 80 persen dari nilai proyek.

 “Karena proyek ini dibatalkan, kita mau mendapatkan kembali uang yang sudah dibayar," kata Mahathir kepada media seperti dilansir Berita Harian Online, Senin (15/7/2019) sore.

“Saya tidak melihat alasan China untuk tidak puas karena kita tidak mengambil uang untuk proyek yang sudah dikerjakan, tetapi kita mengambil uang proyek yang belum dikerjakan," katanya.

“Jika uang yang sudah dikucurkan itu tidak digunakan (untuk proyek), perusahaan berhak mendapatkan kembali uang tersebut,” katanya.

Media Singapura, The Straits Times, sebelum ini melaporkan pihak berkuasa Malaysia menarik lebih RM1 miliar atau sekitar Rp 3,4 triliun milik CPP.

Menurut laporan itu, pemerintah Malaysia mengarahkan HSBC memindahkan uang di akun CPP di Malaysia kepada perusahaan Suria Strategic Resources Sdn Bhd yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Namun, Menteri Keuangan Lim Guan Eng membantah bahwa ia telah memerintahkan pemindahan dana tersebut.

Lim Guan Eng meminta wartawan untuk mengkonfirmasi hal itu kepada perusahaan terkait.

Lim Guan Eng pada Agustus 2018 menyebutkan bahwa pemerintah Najib telah membayar 8,25 miliar ringgit (US $ 2 miliar) atau 88 persen dari total dua proyek tersebut meskipun mereka baru selesai 13 persen.

China Petroleum Pipeline (CPP) Engineering adalah anak perusahaan dari China National Petroleum Corp, BUMN dari China.

Sumber The Straits Times mengatakan, "saat ini tidak jelas mengapa uang itu disita dan kekuatan apa yang digunakan pemerintah untuk mengambilnya".

ST juga mengutip juru bicara CPP yang berbasis di Hebei yang mengaku "bingung dengan transfer uang secara sepihak tanpa memberi tahu CPP".

“Setelah kami memiliki informasi lebih lanjut, CPP akan mengambil tindakan yang diperlukan dan sesuai untuk melindungi hak-haknya. Kami berharap rekan-rekan kami dari Malaysia dapat menyelesaikan ini dengan kami melalui cara-cara damai, ” kata juru bicara CCP.

Jho Low Terlibat?

Selain menghentikan sejumlah proyek raksasa, Malaysia saat ini sedang menyelidiki berbagai proyek di zaman Najib Razak karena beraroma korupsi.

Kabarnya, proyek pipa yang nilainya mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun ini juga dalam penyelidikan pencucian uang yang melibatkan Low Taek Jho alias Jho Low, pengusaha yang sebellumnya juga diburu terkair skandal 1MDB.

SSER yang sepenuhnya dimiliki Kementerian Keuangan yang didirikan pada tahun 2016, secara khusus untuk melakukan Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline ( TSGP).

Pembayaran itu tidak termasuk dua perjanjian konsultasi lainnya senilai RM525 juta, dan perjanjian pemeliharaan senilai RM476 juta, diberikan kepada perusahaan-perusahaan dari China.

Proyek-proyek tersebut, kata Lim, diberikan kepada China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) pada November 2016, ditandatangani oleh Irwan Serigar kepala SSER.

Presiden SSER adalah Mohammed Azhar Osman Khairuddin, yang juga merupakan direktur Putrajaya Perdana Sdn Bhd, sebuah perusahaan yang menurut Menkeu Lim Guan Eng dikaitkan langsung dengan Jho Low.

“Saya telah diberi tahu oleh pejabat Departemen Keuangan bahwa SSER adalah cabang oleh orang yang sama di belakang SRC International, mantan anak perusahaan 1MDB. SRC adalah singkatan untuk Strategic Resources Corporation, nama yang mirip dengan SSER,” katanya seperti dilansir TribunBatam.id dari Free Malaysia Today.

MPP melibatkan pipa minyak sepanjang 600 km yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson ke Jitra, Kedah, seharga sekitar RM5.35 miliar.

Sementara TSGP, seharga sekitar RM4 miliar, direncanakan sebagai pipa untuk menghubungkan Terminal Gas Kimanis dengan Sandakan dan Tawau, yang membentang sepanjang 662 km.

Kabinet menyetujui proyek pada 27 Juli 2016, dengan kontrak yang ditandatangani sekitar waktu yang sama dengan kontrak untuk proyek East Coast Rail Link (ECRL).

Lim Guan Engh mengatakan, proyek ini dinegosiasikan langsung oleh Departemen Perdana Menteri tanpa melibatkan pejabat Kementerian Keuangan, kecuali Najib Razak yang waktu itu merangkam Menkeu Malaysia.

Kontrak tersebut sangat janggal karena tidak dilakukan studi kelayakan yang jelas. Sempat diselidiki oleh kejaksaan agung Malaysia, namun dihentikan tanpa kejelasan.

Salah satu kejanggalan kontrak itu adalah, pembayaran proyek diatur berdasarkan waktu, bukan dari hasil pekerjaan.

Dus, negara telah mengusurkan dana hingga 88 persen sementara pengerjaan proyek sejak Juli 2017 baru 13 persen.

Kabarnya, uang tersebut dialirkan ke perusahaan Jho Low di Kepulauan Cayman.

Setelah rezim Najib Razak tumbang, Lim Guan Eng langsung melaporkan kasus ini ke SPRM atau KPK Malaysia.

Namun CPP membantah laporan media yang mengklaim uang untuk saluran pipa itu dialihkan ke perusahaan di Kepulauan Cayman.

Sebelumnya, Mahathir juga sempat menghentikan proyek kereta api (ECRL) senilai RM44 miliar, namun akhirnya dilanjutkan kembali setelah Mahathir meminta pemangkasan proyek itu menjadi RM44 miliar atau sekitar Rp 151,8 triliun.

Sama dengan ECRL, Mahathir juga menyebutkan bahwa proyek pipa ini berbiaya tinggi.