Tak Bisa Urus Izin Permainan Adu Ketangkasan, Komisi I DPRD Karimun Desak Hotel Satria Ditutup

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun meminta agar aktivitas Hotel Satria ditutup oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.

Tak Bisa Urus Izin Permainan Adu Ketangkasan, Komisi I DPRD Karimun Desak Hotel Satria Ditutup
TRIBUNBATAM.id/ YAHYA
Sidang paripurna DPRD Karimun pengesahan Perda Retribusi Daerah akhirnya dibatalkan, Senin (4/2/2019). 
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun meminta agar aktivitas Hotel Satria ditutup oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.
 
Hal terebut disampaikan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Karimun dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) Kantor DPRD Karimun, Senin (15/7/2019).
 
Hal ini disampaikan karena pihak manajemen hotel tidak dapat menyelesaikan pengurusan izin terkait aktivitas permainan adu ketangkasan.
 
Sebelumnya permainan adu ketangkasan di Hotel Satria dan Hotel Wiko dipertanyakan.
 
Pihak manajemen diminta menyelesaikan permasalahan izin selama 10.
 
Hotel Wiko dianggap telah memenuhi aturan.
 
Sedangkan Hotel Satria tidak dapat menunjukkan sikap patuh hingga waktu yang ditentukan.
 
"Kami minta hotel (Satria) tersebut ditutup sementara.
 
Kita sudah berikan tenggang waktu 10 hari," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karimun Sulfano Putra.
 
Legislator dari fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan permasalahan terkait kegiatan di hotel yang terletak di Kelurahan Tanjungbalai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, muncul setelah timbul konflik di tengah masyarakat.
 
Bupati Karimun Aunur Rafiq menerima cinderamata dari Direktur Hotel Ecotel Karimun saat grand opening, Senin (19/11/2018). TRIBUN BATAM/RACHTA YAHYA
Bupati Karimun Aunur Rafiq menerima cinderamata dari Direktur Hotel Ecotel Karimun saat grand opening, Senin (19/11/2018). TRIBUN BATAM/RACHTA YAHYA (RACHTA YAHYA)
 
"Kalau tidak ada konflik yang muncul mungkin permasalahan ini tidak akan pernah terungkap," terang Putra.
 
Putra menegaskan DPRD Kabupaten Karimun tidak anti terhadap para pengusaha, termasuk sektor perhotelan.
 
Namun dia meminta hendaknya pengusaha harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
 
Bahkan Putra mengharapkan Pemerintah Daerah tidak mempersulit para pengusaha ketika mengurus perizinan usaha mereka.
 
"Yang memiliki izin silakan beroperasi, sementara yang tidak memiliki izin kita minta diurus izinnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)," ujar Putra.
 
Polres Karimun Gelar Fun Bike dan Jalan Santai Untuk Tingkatkan Sinergisitas dan Kebersamaan
Polres Karimun Gelar Fun Bike dan Jalan Santai Untuk Tingkatkan Sinergisitas dan Kebersamaan (tribunbatam.id/elhadif putra)
 
Sebab, pengusaha atau investor memiliki izin usaha maka mereka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun.
 
"Intinya kita memberikan efek kesadaran bagi pengusaha khususnya Hotel Satria agar yang begini tidak menjamur ke yang lain," tambah Putra.
 
Turut hadir saat rapat, Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirat, Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abubakar, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karimun Sulfano Putra, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun Zai Zulfikar, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun Rohani, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karimun Sumardi, Plt Kasat Pol PP Kabupaten Karimun M Tang, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan perwakilan BPM PTSP Kabupaten Karimun. (TRIBUNBATAM.id/Elhadif Putra)
Penulis: Elhadif Putra
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved