Setelah Dengar Penjelasan Susi Pudjiastuti, Abdul Haris Langsung Perintahkan Zukhrin Buat Perda Ini

Abdul Haris meminta agar dibuatkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang penarikan retribusi kapal pukat mayang yang beroperasi di perairan Anambas.

Setelah Dengar Penjelasan Susi Pudjiastuti, Abdul Haris Langsung Perintahkan Zukhrin Buat Perda Ini
Foto Humas dan Protokol Setd
Bupati Abdul Haris bersama Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra secara simbolis menanam rumput laut di Dusun Selambak Desa Temburun Kecamatan Siantan Timur Minggu (23/6/2019). 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Tangan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris tak henti-hentinya memegang pena.

Dia langsung memanggil Asisten I Setdakab Anambas Zukhrin ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti selesai menjawab komentar dari perwakilan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas.

Abdul Haris meminta agar dibuatkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang penarikan retribusi kapal pukat mayang yang beroperasi di perairan Anambas.

Saran ini sebelumnya disampaikan Menteri Susi Pudjiastuti setelah melihat banyak potensi daerah yang bila dikembangkan dapat menjadi pendapatan daerah.

Download Musik MP3 Lagu Via Vallen Tresno Tekani Mati, Dangdut Koplo Terbaru 2019

Listrik Mati, DPRD Kota Batam Sebut Warga Punya Hak Tuntut Kompensasi

Terima Penghargaan dari Jusuf Kalla, Apri Sujadi: Ini Hanya Batu Loncatan Saja

Setelah Melarikan Diri Dari Batam, Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan di Aceh, Begini Kronologisnya

Dalam dialog di tempat pemasaran ikan Pelabuhan Perikanan Antang Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri, Menteri Susi Pudjiastuti juga menyebut banyak Bupati yang meminta pendelegasian dari provinsi untuk diurus kembali ke kabupaten.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Batam, Kepulauan Riau
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Batam, Kepulauan Riau (TRIBUNBATAM.ID/ROMA ULY SIANTURI)

"Sebenarnya sudah pernah kami sampaikan ke Pak Gubernur. Kami minta pendelegasian, Pak gubernur datangkan satuan kerja (Satker)," ujar Abdul Haris, Rabu (17/7/2019).

Aturan kewenangan yang semula dipegang daerah, memang ada yang berpindah ke provinsi bahkan pusat setelah terbitnya Undang Undang nomor 23.

Dalam undang-undang ini, kewenangan soal izin dan dokumen kapal bertonase 10 sampai 30 Gross Ton (GT) yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten, kini beralih ke Pemerintah Provinsi.

Sebagai daerah maritim, Susi Pudjiastuti menilai banyak potensi daerah yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Anambas.

Pemerintah Terbitkan Aturan Insentif, Impor Pesawat dan Suku Cadangnya Bebas PPN

Galaxy A80 yang Identik dengan Hape BlackPink Resmi Dijual, Segini Harganya

Setelah Melarikan Diri Dari Batam, Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan di Aceh, Begini Kronologisnya

Terima Penghargaan dari Jusuf Kalla, Apri Sujadi: Ini Hanya Batu Loncatan Saja

Dari tempat pelelangan ikan misalnya, terdapat retribusi yang bisa ditarik dengan didasari Peraturan Daerah (Perda).

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Thom Limahekin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved