BATAM TERKINI

Selama Ini Diambil Pusat, DPRD Dorong Pemprov Kepri Kelola Labuh Jangkar

Pemprov diminta lakukan invoasi, misalnya hak hak Kepri yang kini di ambil alih pusat bisa diambil lagi seperti mengelola labuh jangkar.

Selama Ini Diambil Pusat, DPRD Dorong Pemprov Kepri Kelola Labuh Jangkar
TRIBUNNEWS
iluatrasi labuh jangkar 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Legislator DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Komisi ll Ing Iskandarsyah menyampaikan, Kepri harus mempunyai lompatan besar, dan lebih berani untuk meningkatkan APBD pada masa yang akan datang.

"Sebab selama ini, naiknya APBD di Kepri lebih kecil dibandingkan kenaikan inflasi per tahun. Kita berharap Plt Gubernur untuk dapat memperjuangkan hak-hak Kepri di Pusat," tegasnya, Sabtu (20/7/2019) sore.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kepri ini mengatakan, hak hak Kepri yang kini di ambil alih pusat di antaranya, Pemprov Kepri dapat mengelola labuh jangkar.

Di mana kewenangan daerah provinsi dari batas bibir pantai 0 sampai 12 mil.

"Juga ikut serta mendapatkan saham 10  persen dalam pengelolaan produksi minyak yang ada di Blok Natuna," sebutnya kembali.

Isdianto Ingin Segera Jenguk Nurdin, KPK Belum Beri Izin Besuk

Masih Kredit, Motor Lastri Hilang Dicuri Maling Saat Ditinggal Belanja di SP Plaza Batam

Heboh Saldo Bank Mandiri Berkurang, Polda Kepri Minta Nasabah Tetap Tenang

Poligami Diam-diam, Istri Siram Suami dengan Air Panas Hingga Tewas

Ia mengingat kembali, perjuangan ini sudah dirintis sejak pemimpin daerah Kepri lalu, Alm Muhamad Sani. Namun, hingga sampai kepemiminan Plt Gubernur Kepri Isdianto belum terwujudkan.

"Tujuan kita mengelola ini, agar Pemprov Kepri mampu lebih mandiri dalam belanja APBD.  Dimana selama ini, dari total jumlah APBD, kontribusi PAD lebih kurang 35 persen, sisanya kita sangat tergantung transfer dana dari pusat lebih kurang 65 persen," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia pun berharap, dua tahun ke depan, APBD Kepri harus mencapai di atas Rp 4 triliun.

Sebab, Pemprov Kepri perlu belanja besar untuk membangun kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberantasan Kemiskinan.

"Jika APBD kita hanya tumbuh rata-rata 2 sampai 5 persen saja, sulit bagi kita untuk mempercepat proses pembangunan, karna kebutuhan dan pembiyaan daerah kepulauan lebih mahal dibandingkan dengan provinsi yang wilayahnya lebih banyak daratan," sebutnya kembali.

"Kepri ini saya katakan, tidak perlu takut untuk mendapatkan hak nya dari pusat. Apalagi sudah ada dalam amanah Undang undang. Jika kita memperkuat Kepri, itu sama halnya juga memperkuat Indonesia," tegasnya menambahkan. (tribunbatam.id/endrakaputra)

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved