Gelar Karnaval Kebhinnekaan, IKAL PPSA XXI Apresiasi Kapolda Sumsel 

“Pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang menawarkan keindahan, kenyamanan, keamanan, keunikan dan keramahan bagi para tamu yang datang ke daerah tersebut. Sehingga mengelola keberagaman budaya Indonesia sama dengan membangun ekonomi Indonesia terutama pariwisata. Efek domino dari terbangunnnya ekonomi pariwisata sangat banyak. Yang jelas, turis tidak mungkin akan datang jika daerah tersebut tidak aman dan penuh konflik sekalipun daerah tersebut penuh keistimewaan. Jika daerah tersebut aman, orang terjamin keselamatannya, tuan rumah ramah dan kotanya bersih, semua itu menjadi sebuah keindahan yang tiada tara. Sehingga sebagai orang yang peduli akan pariwisata, saya menghimbau agar pemerintah daerah lain mengikuti jejak Sumatera Selatan,” tegas Thomas Jusman.

Respon Pemerintah

Mantan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, deklarasi bersama kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI merupakan respon positip dan langsung terhadap 5 (lima) program wujudkan Indonesia Maju yang didasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Masalah dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa harus tuntas jika lima program ini akan terwujud.

Dengan deklarasi karnaval kebhinnekaan itu, Sumsel rasanya ingin menegaskan sebagai pronvinsi yang paling siap untuk mewujudkan 5 (lima) Program Indonesia Maju.

Alumnus Lemhannas PPSA XXI yang lain, Lina SE menegaskan, Kapolda Sumsel tidak boleh berhenti hanya di Palembang atau Sumsel Irjen Pol Firli harus menjadi motor untuk mendorong provinsi lain untuk mensharingkan kegiatannya yang hanya dipersiapkan dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam konteks Gotong Royong yang merupakan inti dari Pancasila, Firli harus merelakan waktunya untuk membantu daerah lain yang memiliki kendala dalam membangun kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI.

“Setidaknya Pak Firli mau menjadi narasumber di tempat lain untuk berbagi pengalaman. Saya kira ini bagus sekali,” ujar Lina SE yang berprofesi sebagai pengusaha.

Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), AM Putut Prabantoro sepakat dengan pendapat Lina SE. Menurut Putut Prabantoro, sejarah telah dimulai oleh Kapolda Sumsel dan Forkopimda Sumsel.

Dirinya setuju dengan pendapat Irjen Pol Firli yang menegaskan bahwa sebagai sebuah peristiwa, karnaval kebhinnekaan bisa saja selesai. Namun sebagai sejarah, gelar budaya itu tidak akan berhenti karena akan memengaruhi daerah yang lain.

“Turbulensi ideologi terjadi di Indonesia karena bangsa Indonesia kurang memahami dan bahkan melupakan sejarah. Pesan Soekarno agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah adalah mencegah salah paham dan mencegah konflik di masa depan dan mencegah pengambilan keputusan politik yang salah bagi masa depan bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel dan didukung oleh Forkopimda sudah benar karena untuk mewujudkan program Indonesia Maju, bangsa Indonesia harus memenuhi tiga sehat yakni sehat jasmani, sehat rohani dan sehat ideologi,” kata AM Putut Prabantoro yang juga Ketua Presidium ISKA bidang Komunikasi Politik.

PERNYATAAN BERSAMA

Inilah Dekalrasi Kesetiaan (Pernyataan Bersama) yang diucapkan di Benteng Kota Besak, Palembang, Sabtu (20/07/2019):

Untuk Meningkatkan Dan Mengembalikan Cita Rasa Keragama Sebagai Tongkat Kedamaian, Kami Warga Sumatera Selatan Bertekad:

SATU - Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.