Idih, Siswa SMA dan Guru Pria Berseragam Rok di Sekolah Taiwan
Seluruh sekolah di dunia, mungkin para siswa pria tidak ada yang memakai rok, tetapi berbeda dengan sekolah di Taiwan ini.
lihat foto
TRIBUNBATAM.ID, TAIPEI - Seluruh sekolah di dunia, mungkin para siswa pria tidak ada yang memakai rok, tetapi berbeda dengan sekolah di Taiwan ini.
Tidak hanya siswa, para guru pria mereka pun memakai rok, sama dengan para siswi dan guru wanita.
Perubahan itu terjadi murid dan guru pria di Sekolah Menengah Atas Banqiao terhitung Mei lalu.
Meskipun terdengar janggal --dan barangkali para pria risih pertama kali melakukannya-- namun hal ini dilakukan sekolah itu sebagai kampanye untuk menghapus stereotip gender.
• Paspampres Taiwan Selundupkan 10 Ribu Karton Rokok Setelah Dampingi Presiden dari Luar Negeri
• Rusia Minati Kerja Sama Membuat Kapal Dengan Batam, Sebut Batam Primadona Bagi Industri shipyard
• Datangi Kantor Tribun Batam, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Kampanyekan Gerakan Ini
Dilansir TribunBatam.id dari Taiwan News, Rabu (24/7/2019), keputusan sekolah mengizinkan pemakaian rok dianggap memperkuat reputasi Taiwan sebagai cahaya liberalisme Asia.
Di bawah pedoman yang lama, setiap siswa laki-laki diharuskan mengenakan celana panjang sementara siswa perempuan rok.
Namun mulai tahun ajaran baru nanti, aturan itu bakal dihapus.
"Pedoman baru bakal memberi ruang bagi siswa untuk memilih seragam dan menghormati hak mereka," ujar SMA Banqiao melalui pernyataan tertulisnya.
Sekolah yang berlokasi di New Taipei City, kota pinggiran ibu kota Taipei, mempunyai 2.000 orang siswa yang berusia antara 16 hingga 18 tahun.
Pejabat Kementerian Pendidikan Taiwan seperti dikutip oleh media setempat menyambut baik keputusan sekolah, begitu juga aktivis LGBT.
Berbagai kampanye supaya sekolah lebih terbuka terhadap seragam non-gender mulai marak di seluruh dunia.
Salah satunya terjadi diberitakan di Meksiko. Wali Kota Mexico City Juni lalu mengumumkan setiap murid bebas untuk memilih apakah bakal mengenakan rok atau celana panjang dan menjadi kebijakan yang dipandang kontroversial.
Kemudian di Wales, pemerintah setempat menyatakan mereka tidak akan lagi membedakan seragam bagi siswa laki-laki maupun perempuan pada 1 September mendatang.
Pernikahan Sesama Jenis
Sebelumnya, negara pulau yang hingga saat ini masih diklaim oleh China sebagai wilayahnya itu juga menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Mei lalu.
"Ini adalah momen bersejarah, dan kemenangan bagi Taiwan," kata Bruce Chu, yang berkampanye untuk pengesahan RUU tersebut, seperti dilansir TribunBatam.id dari South China Morning Post.
• Digugat Anggota Polisi yang Prilaku Menyimpang, Polda Jateng Siapkan Tim Hukum
• WADUH! Emak-emak Ini Nekat Tidur di Jalan Cegat Mobil Presiden Jokowi
• Massimiliano Allegri Tinggalkan Juventus, Pep Guardiola Ogah ke Turin. Ini Daftar 4 Kandidat
Di tengah hujan deras, mereka membentangkan plakat yang menggambarkan kesetaraan pernikahan sebagai hak asasi manusia yang universal.
Seperti juga di banyak negara, perubahan UU ini memang menimbulkan pro dan kontra sejak lama antara pendukung dan penentang pernikahan sesama jenis.
Jennifer Lu, kepala koordinator kelompok hak-hak gay mengatakan, undang-undang itu tidak sempurna tetapi memenuhi sebagian besar kebutuhan pasangan sesama jenis.
"Taiwan bergerak sejalan dengan tren dunia yang menggemakan seruan universal untuk persamaan hak," kata Lu.
Undang-undang ini memberi sebagian besar hak kepada pasangan gay dan heteroseksual di bawah hukum sipil.
UU ini juga memberikan hal kepada pasangan gay untuk mengadopsi anak, namun dengan syarat masih memiliki kekerabatan.
Selain itu, pihak berwenang akan mengakui pernikahan pasangan gay antara warga negara Taiwan dan warga negara asing.
Namun syaratnya cukup berat, pasangan itu mestilah berasal dari negara negara yang juga mendukung pernikahan sesama jenis.
RUU ini mengikuti putusan pengadilan konstitusi 2017 yang mengatakan bahwa undang-undang yang melarang pasangan sesama jenis untuk menikah melanggar konstitusi pulau tersebut.
Anggota parlemen yang mendukung konstitusi pernikahan sejenis tersebut berjumlah 66 suara berbanding 27 suara,
Voting yang bertepatan dengan Hari Internasional Melawan Homofobia, Transphobia dan Biphobia merupakan kemenangan besar bagi komunitas LGBT di negara pulau terasebut.
"Bagi saya hasilnya hari ini tidak 100 persen sempurna, tetapi sudah cukup bagus untuk komunitas gay karena memberikan definisi hukum," tambah Elias Tseng, seorang pendeta gay yang berada di antara kerumunan di luar parlemen.
Dalam dekade terakhir, Taiwan telah menjadi salah satu masyarakat paling progresif di Asia dalam pemperjuangkan hak-hak kaum gay.
Bahkan mereka mengadakan parade tahunan yang meriah dan terbesar di Asia.
Kendati demikian, di luar Kota Taipei, pulau ini tetap menjadi tempat yang konservatif dan kelompok gay ini tetap mendapatkan diskriminasi.
Kelompok-kelompok konservatif dan keagamaan tetap memenangkan referendum pada Bulan November 2018 yang menyimpulkan bahwa pernikahan sah adalah antara seorang pria dan seorang wanita.
Namun, prosedur perkawinan di Taiwan termasuk longgar karena perkawinan sudah dianggap sah hanya dengan terdaftar.
“Jadi, mengizinkan pendaftaran pernikahan akan mengakui pernikahan itu sendiri," Victoria Hsu, seorang pengacara hak-hak gay kepada AFP.
Presiden Tsai Ing-wen memuji pemungutan suara parlemen sebagai "langkah besar menuju kesetaraan sejati" dan "menjadikan Taiwan negara yang lebih baik".
Tsai sebelumnya berbicara mendukung pernikahan gay tetapi kemudian mengelak karena takut akan reaksi pemilih.
Taiwan akan menggelar Pemilu pada Januari tahun depan dan masalah pernikahan gay dapat menghambat peluang Tsai untuk terpilih kembali.
Di wilayah Asia Pasifik, Taiwan adalah negara ketika yang mengsahkan pernikahan gay selain Australia dan Selandia Baru.
