Sampah Impor Jadi Isu Nasional, Desmond: Jangan Sampai Batam Jadi Tong Sampah Negara Lain

“Nanti akan didalami oleh pihak kepolisian dan Bea Cukai. Kami sifatnya menunggu, kalau nanti masuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru, kami melakukan tindaklanjutnya,” kata Edy Birton. 

Minta Bea Cukai Transparan

Kritik pedas soal impor sampah disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Brigjen Pol (Purn) Wenny Warouw.

Pria yang juga mantan Kapolres Batam tahun 1991-1993 ini menjelaskan, pemilik sampah jika terbukti tidak bisa serta merta hanya melakukan re-ekspor begitu saja tapi harus diproses.

“Dua puluh delapan kontainer harus masuk ke meja hijau. Kan Bea Cukai bilang 28 kontainer mengandung limbah B3. Ya harus,” katanya di sela-sela kunjungan ke Mapolda Kepri bersama Komisi III DPR RI, Selasa (23/7).

Wenny Warouw menambahkan, pihak Polri, Kejaksaan dan Bea Cukai untuk segera membuat koordinasi penanganan hukum. Juga meminta Bea Cukai, dan dinas terkait agar transparan kepada publik apa saja yang ada di dalam 28 kontainer yang merupakan bagian dari 49 kontainer yang diimpor, termasuk jenis limbah apa saja.

“Jangan sampai muncul hal negatif dari benak publik. Kalau tidak transparan. Bisa duga menduga jadinya. Apakah narkoba isinya atau tidak, kan begitu,” katanya.

Hal ini ia katakan mengingat dari 28 kontainer yang mengandung limbah B3 itu sebagian kosong, alias isi kontainer kosong atau dikosongkan.

Padahal semula, semua kontainer itu ada isinya.

“Kan curiga kita. Kenapa di Batam. Saya ini mantan Kapolres Batam. Jadi saya tahu medannya ini. Mohon ini diperjelas ke publik. Tidak boleh hanya impor begitu saja. Harus masuk ke meja hijau,” katanya.

Wenny mengancam, jika tidak rajin aparat yang berkaitan dengan penanganan sampah impor di Batam, maka kasus itu akan dibawa ke Bareskrim Polri dan ke Kementerian Keuangan RI.

“Kalau gak rajin mereka (pejabat) yang pasti saya bawa ini ke Mabes dan kementerian keuangan,” katanya. (tribunbatam.id/leo halawa)