Cegah Korupsi dan Maksimalkan Penerimaan PBB & BPHTB, KPK Gelar Workshop di Batam

Pertama, pemasangan tapping box (alat perekam transaksi) untuk empat jenis pajak, yakni restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Kedua, dengan host to host PBB-BPHTB.

"Host to host PBB-BPHTB sudah kita mulai sejak 2013, sejak pertama diserahkan dari pusat ke daerah. Perda kita tahun 2011. Dua tahun kita belajar, dididik penilai BPHTB-nya. Alhamdulillah setelah itu berjalan dan sudah host to host," kata Jefridin, di sela Workshop Implementasi Host to Host PBB-BPHTB, Kamis (25/7) di Gedung Wali Kota Batam.

Ia mengatakan, saat ini APBD Kota Batam belum terlalu besar. Yakni Rp 2,85 triliun. Namun yang membanggakan, Rp1,35 triliun di antaranya merupakan PAD.

"Dan yang menyumbang PAD tertinggi itu adalah BPHTB," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam ini mengatakan, BPHTB menyumbang penerimaan ke daerah mencapai Rp240 miliar. Itu pada periode 2015-2016. Kemudian pada 2017 terjadi penurunan akibat pertumbuhan ekonomi yang melemah.

"Alhamdulillah tahun lalu meningkat. Tahun ini target BPHTB kita Rp 380 miliar. Insya Allah akan tercapai," kata Jefridin.

Ke depan, Pemko Batam mulai mengupayakan andalan lain selain BPHTB. Karena tanah di Batam sudah tidak memungkinkan pembangunan baru. Sehingga akan terjadi penurunan BPHTB.

"Idola kita ke depan adalah PBB. Maka PBB ini jadi andalan PAD untuk tahun-tahun berikutnya," ujarnya. (*/tribunbatam.id/dewi haryati)