BATAM TERKINI

2 Mantan Kadisbudpar Kepri Bersaksi Kasus Dugaan Korupsi Tugu Monumen Bahasa

2 mantan kepala Disbudpar Kepri diperiksa polisi terkait kasus dugaan korupsi monumen tugu bahasa di Pulau Penyengat Tanjungpinang.

2 Mantan Kadisbudpar Kepri Bersaksi Kasus Dugaan Korupsi Tugu Monumen Bahasa
Tribun Batam
Monumnen Bahasa yang mangkrak di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, setelah gagal dibangun tiga tahun lalu. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Hingga kini sudah 40 saksi diperiksa terkait dugaan pembangunan tugu 'Monumen Bahasa. Pemeriksaan dilakukan Direktorat Kriminal Khususnya (Ditkrimsus) Polisi Daerah (Polda) Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga,mengatakan, 40 saksi itu termasuk saksi ahli. Yakni dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang. Dan dari Jasa Pemerintahan dan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).

"Tentu penyidik punya penilaian sendiri. Tujuan pemeriksaan 40 saksi, untuk menggali sejauh mana dampak kerugian negara pada proyek yang dikerjakan," kata Erlangga.

Polisi juga sudah meminta keterangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Arifin Nasir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, pada proyek mangkrak itu. Termasuk memintai keterangan saksi Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti.

Erlangga mengatakan, hingga saat ini polisi terus mendalami kasus ini. Ketika ditanya status Arifin Nasir, katanya, masih sebatas sebagai saksi. Meski santer terdengar sebelumnya, Arifin Nasir telah ditetapkan sebagai tersangka.

Soal Wali Kota Batam ex Officio, Menko Perekonomian Darmin Nasution: Dua Minggu Lagi

Kasus Dugaan Korupsi Monumen Bahasa, Polda Kepri Periksa 40 Saksi, Termasuk Pejabat Tinggi Pemprov

"Jadi tidak serta merta orang jadi tersangka. Penyidik masih menggali sejauh mana keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek tersebut," tambahnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan monumen bahasa Pulau Penyengat itu, dikerjakan secara bertahap sejak tahun 2013. Dengan pagu anggaran senilai Rp12,5 miliar.

Namun belakangan diketahui terbengkalai.

Hal ini terkuak berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri. BPKP ini menemukan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar.

Pembangunan monumen bahasa itu menggunakan anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dan Arifin Nasir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu itu. (tribunbatam.id/leo halawa)

Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved