Ada Dua Kelompok Tidak Senang Papua Maju dan Menjadi Sejahtera, Ini Ciri-cirinya Menurut Moeldoko
ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera.
lihat foto
Menurut Johanes, apa yang disampaikan Menkopolhukam dalam pertemuan tersebut sudah sangat jelas bagi seluruh masyarakat Papua.
"Kejadian seperti ini datangnya dari oknum. Kita berharap di sini sebagai masyarakat Papua, khususnya dari pihak Gereja, bahwa apa yang datang dari oknum harus dikaji dan dipilah dengan baik," katanya.
Ia juga meyakini, aparat kepolisian dapat menangkap dan menindak para oknum yang menjadi penyebb kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.
"Kita percaya aparat dapat menangani oknum ini. Kunjungan Menkopolhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI, kita percaya situasi dapat dipulihkan kembali sehingga ada kepercayaan masyarakat Papua ke pemimpin negara," harapnya.
Ia juga berpesan ke masyarakat Papua, agar tak mudah terpancing dan terprovokasi oleh oknum, yang berujung ke tindakan pengeruskan.
"Kalau memang ada aspirasi silahkan sampaikan secara bermartabat, tenang dan damai, sehingga itu juga bisa diterima pemerintah. Jangan secara anarkis dan brutal, sampaikan bermartabat, karena kita orang bermartabat," tutup Johanes. (tribun-timur.com)
Kami sayang Papua
Seorang tokoh masyarakat Manokwari meluapkan kesedihannya saat bertemu dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019).
Tokoh masyarakat bernama George C Auparay ini awalnya diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi usai Menkopolhukam Wiranto berbicara.
George langsung meluapkan kesedihan dan emosinya mengingat tindakan penghinaan yang diterima warga Papua.
"Kami ini sudah sepakat bahwa kita semua satu bangsa, tapi mengapa kami diperlakukan begini. Kalau begini kami menyesal berada di negara model begini, dimana kami tak diakui sebagai bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia," kata George.
Menurutnya, permintaan maaf tidaklah cukup untuk mengobati rasa sakit yang dirasakan masyarakat Papua.
Menurutnya harus ada tindakan nyata agar kejadian tak berulang.
"Kami sedih, susah menatap masa depan kami dengan perlakuan begini. Minta maaf adalah hal biasa, Natal, Idulfitri bisa kita lakukan, tapi soal penghinaan suatu suku bangsa ini sangat luar biasa, kami tidak terima," tegasnya.
"Kemarin saya sempat tulis dua gubernur menghadap presiden minta Papua keluar NKRI. Maksudnya apa, agar ini tidak terulang lagi, hari ini minta maaf, besok terulang lagi. Kalau perlu buat kepres atau UU, kalau ada yang berkata rasis ke orang Papua, kami keluar dari NKRI," kata dia dengan nada tegas.
