Anies Baswedan Puji FPI, Ungkap Kehadiran FPI di Jakarta Sangat Berguna dan Bermanfaat

Anies Baswedan Puji FPI, Ungkap Kehadiran FPI di Jakarta Sangat Berguna dan Bermanfaat

Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," jelas Jokowi seperti dilansir VOA via Kompas.com.

Lebih lanjut, Jokowi bahkan mengatakan ia tak akan berkompromi dengan ormas yang tak sejalan dengan ideologi Pancasila.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019). (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)

"Organisasi itu membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi."

"Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini," tutur Jokowi, seperti dalam cuplikan wawancara bersama AP yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (31/7/2019).

Dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, berikut tanggapan berbagai pihak terkait polemik perpanjangan izin FPI:

1. Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, menyebutkan FPI tidak bertentangan dengan Pancasila.

Ia mengungkapkan Rizieq Shihab hanya memperjuangkan NKRI dan tidak ada wacana mengganti ideologi negara.

"Kalau yang kami lihat FPI tidak bertentangan dengan Pancasila ya."

"Bahkan berkali-kali Habib Rizieq berbicara memperjuangkan NKRI dan tidak ada wacana mengganti Pancasila," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/7/2019), seperti dilansir Tribunnews.

Menurut Hidayat, FPI justru banyak melakukan kegiatan sosial, seperti menolong korban bencana.

Ia mengatakan tak seharusnya masalah perpanjangan izin FPI dibesar-besarkan.

"Karena itu berlaku bukan berlaku hanya untuk FPI, undang-undang tentang keormasan berlaku untuk semua Ormas."

"Kenapa sekarang yang diramaikan hanya FPI, gimana dengan ormas yang lain?"

"Apakah mereka juga sudah mengajukan perpanjajangan izin?" tuturnya.

2. Ali Ngabalin

Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017).
Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh Seluruh Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017). (KOMPAS.com/Kristian Erdianto)
Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved