Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, tapi Berikan 4 Catatan Penting
Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, tapi Berikan 4 Catatan Penting
Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, tapi Berikan 4 Catatan Penting
TRIBUNBATAM.id - Prabowo Subianto setuju ibu kota negara Indonesia yang baru dipindahkan dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Prabowo bahkan yakin ibu kota negara yang baru itu akan berkembang pesat.
"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra, bahwa pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Juru Bicara Prabowo Subianto itu menurutkan, Prabowo Subianto memberikan sejumlah catatan penting mengenai pemindahan ibu kota negara tersebut.
Pemindahan ibu kota harus didasari kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Ini Akses Transportasi dari Balikpapan ke Penajam Paser Utara
• Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Menpan RB Pastikan Jutaan ASN Pusat Ikut Pindah
• Jadi Ibu Kota Negara Indonesia yang Baru, Ini Daftar Tempat Wisata di Penajam
"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.
Catatan Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan) selain tentu financial cost yang fondasi dasarnya tentu adalah prioritas.
"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ucapnya.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, energi, serta pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah yang tadi disebutkan adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.
Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya) dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya.
Jadi, paparnya, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich.
"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," beber Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.