ANAMBAS TERKINI

Minta Rp 16 Miliar Dapat Rp 14 Miliar, KPU Anambas Siap Gelar Pilkada Serentak 2020

KPU Kepulauan Anambas siap menggelar Pilkada serentak 2020 mendatang setelah pengajuan dananya disetujui Rp 14 miliar dari Rp 16 miliar yang diajukan.

Minta Rp 16 Miliar Dapat Rp 14 Miliar, KPU Anambas Siap Gelar Pilkada Serentak 2020
TRIBUNBATAM.ID/RAHMA TIKA
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas, Jupri Budi 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas, siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 23 September 2020 mendatang. 

Ketua KPU Jupri Budi mengatakan, saat ini pihaknya fokus dengan tugas dan target, tak hanya menyukseskan Pilkada dengan kuantitas namun juga hasil yang berkualitas. 

"Target kita Pilkada ini bukan hanya sukses kuantitas namun juga berkualitas," ujar Budi, Jumat (27/9/2019).

"Setelah dilaksanakannya Memorandum of Understanding (MoU) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), apabila tidak ada halangan pada 26 Oktober akan dilaksanakan sosialisasi terkait pencalonan," sambung Budi.

Hal ini dilakukan guna memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Apabila mereka punya potensi ingin menjadi bakal calon di Pilkada nanti.

Penjaringan Nasdem di Pilkada 2020, Amsakar : Provinsi Kepri, Batam dan Lingga Tak Dibuka untuk Umum

Budi menerangkan, bahwa pihaknya membuka ruang kepada masyarakat tentang tatacara pencalonan, baik itu melalui jalur independen maupun partai.

"Anggaran KPU dicairkan rencananya sebelum 26 Oktober, sedangkan sosialisasi terkait pencalonan ini telah dilaksanakan," ungkap Budi.

Anggaran KPU Kepulauan Anambas dipaparkan Budi sebesar Rp 14 milliar lebih dan telah disetujui pemerintah.

Sebelumnya KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 16 milliar lebih.

"Alhamdulillah walaupun hanya disetujui Rp 14 milliar lebih, itu tidak jadi persoalan, tentunya akan kita sesuaikan anggarannya secara efektif dan efisien," terangnya.

Melihat jumlah penduduk serta kondisi geografis Kepulauan Anambas yang berbeda dengan daerah lain, Budi mengatakan, bahwa anggaran yang ada sudah mencukupi karena sebelumnya sudah ada pembahasan yang dilakukan secara detail dan dapat mengcover semuanya.

"Tidak menutup kemungkinan dari Permendagri No 54, seandainya terjadi Pos Major (keadaan yang tidak diduga karena alam, diperbolehkan adendum atau perubahan NPHD). Pemerintah Daerah juga bersedia dan membuka ruang akan hal itu, semua pihak dari Bawaslu, Kepolisian siap membantu," tutup Budi. (tribunbatam.id/Rahma Tika)

Penulis: Rahma Tika
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved