Kepri 5 Besar Daerah Integritas Survei KPK, tapi Gubernur Nurdin Basirun Ditangkap Kasus Suap

TRIBUNBATAM.id - Provinsi Kepuluauan Riau (Kepri) masuk dalam 5 besar Survei Penilaian Integritas 2018, akan tetapi KPK menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

KPK menangkap Nurdin Basirun dalam kasus suap reklamasi. Selain Nurdin Basirun, KPK juga menahan Kadis Perikanan dan Kelautan Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono dan 2 orang pihak swasta yakni Abu Bakar serta Kock Meng.

Penangkapan Nurdin Basirun dalam kasus suap menuai sorotan saat Komisi Pemberantasan Korupsi merilis hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2018 yang diselenggarakan di 20 pemerintah provinsi dan enam kementerian/lembaga.

Survei itu menunjukkan, secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki angka integritas tertinggi dengan nilai 78,26 sedangkan Mahkamah Agung memiliki angka integritas terendah adalah senilai 61,33.

• KPK Panggil 6 Saksi Baru Terkait Kasus Reklamasi yang Menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Bila dilihat per sektor, instansi yang memiliki angka integritas tertinggi di sektor kementerian/lembaga adalah Kementerian Kesehatan dengan nilai 74,75.

Sedangkan, Pemerintah Provinsi Riau mendapat nilai terendah di sektor pemerintah provinsi dengan nilai 62,33.

Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana mengatakan, angka di atas mesti menjadi pelecut bagi setiap instansi untuk meningkatkan integritas mereka ke depannya.

"Sekali lagi, yang sudah tinggi jangan tinggi hati, yang kecil itu jangan kecil hati juga. Intinya, yang perlu itu perbaikannya, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan nilai tadi," kata Wawan.

 Survei tersebut diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan, yakni Juli 2017-Juli 2018.

Survei dilakukan terhadap 60 responden internal, 60 responden eksternal, dan 10 responden ahli.

Berikut ini merupakan angka indeks integritas instansi-instansi peserta Survei Penilaian Integritas 2018.

Sektor Pemerintah Provinsi:

1. Jawa Tengah 78,26

2. Jawa Timur 74,96

3. Sumatera Barat 74,63

4. Gorontalo 73,85

5. Kepulauan Riau 73,34

6. Nusa Tenggara Barat 73,13

7. Jawa Barat 72,97

8. Kalimantan Selatan 68,76

 9. DKI Jakarta 68,45

10. Nusa Tenggara Timur 67,65

11. Kalimantan Timur 67,55

12. Bengkulu 66,47

13. Sumatera Utara 66,13

14. Kalimantan Tengah 66

15. Banten 65,88

16. Aceh 64,24

17. Jambi 63,87

18. Sulawesi Selatan 63,85

19. Riau 62,33

 Sektor Kementerian dan Lembaga

1. Kementerian Kesehatan 74,75

2. Kementerian Keuangan 70,2

3. Kementerian Perhubungan 66,99

4. Badan Pertanahan Nasional 64,67

5. Mahkamah Agung 61,11

Sebetulnya ada dua instansi lain yang mengikuti survei yaitu Pemprov Sulawesi Tengah dan Kepolisian RI.

Namun, jumlah sampel survei di dua instansi tersebut tak memenuhi kriteria sehingga hasil survei tidak diumumkan.

Saksi baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil 6 orang saksi baru untuk perkara suap penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri, Selasa (1/10/2019).

Pemanggilan ini masih berkaitan erat dengan pengembangan kasus yang ikut menjerat Gubernur (non-aktif) Kepri, Nurdin Basirun beberapa waktu lalu.

Salah satu dari keenam saksi terdapat nama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar.

Saat dihubungi, Selasa (1/10/2019) malam, Buralimar irit bicara.

Dia tak ingin berkomentar banyak, dan mengaku hanya mengikuti prosedur pemanggilan yang dilakukan KPK.

"Tanya sama Mas Febri (Jubir KPK) saja. Yang jelas, insyaallah saya tetap mengikuti alur," katanya via telepon.

Bahkan, dia pun mengakui berangkat menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta sejak tadi pagi.

"Sekarang juga masih di Jakarta. Besok pagi ada agenda dari Kemenpar," sambungnya.

Buralimar pun tak ingin mengomentari saat Tribun mencoba menanyakan materi pemeriksaan hari ini.

"Kita tak bisa komentar banyak, biarlah KPK saja. Saya juga tak tahu berapa orang yang hadir," pungkasnya dengan kata-kata yang tak terlalu jelas.(tribunbatam.id/dipanusantara)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK: Indeks Integritas Pemprov Jateng Tertinggi, Mahkamah Agung Terendah", https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/15224421/kpk-indeks-integritas-pemprov-jateng-tertinggi-mahkamah-agung-terendah?page=all.