Jokowi Tak Libatkan KPK saat Susun Kabinet, Laode M Syarif Harap Menteri Berintegritas

TRIBUNBATAM.id - Presiden Jokowi sudah menyusun nama-nama calon menteri yang masuk dalam kabinet.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024. 

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas. 

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10). 

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri. 

Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri. 

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar dia. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Jokowi mengaku susunan kabinet jilid II saat ini sudah rampung. Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. 

Kendati kabinet sudah selesai disusun, menurut Jokowi, tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan sampai hari pengumuman nanti.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa," kata dia. 

Proses penyusunan kali ini agak berbeda dengan penyusunan kabinet periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019, KPK dilibatkan dalam penyusunan kabinet dengan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri. 

Sudah rampung

Jelang pelantikan Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan susunan kabinet jilid II sudah rampung.

Namun, hal ini masih menutup kemungkinan dapat berubah sampai hari pengumuman nanti.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (11/10/2019).