Jokowi Tutup Pidato Pelantikan dengan Petuah Nahkoda Phinisi; Apa Maknanya?

Ulebiirrenni telleng natowalie atau Kualleangi Tallanga’ natowalia; Aku lebih memilih tenggelam daripada kembali kedaratan.

Doktor komunikasi publik dan mantan anggota DPR-RI asal Sulsel, Dr Akbar Faisal MPd, menyebut, pilihan petuah nahkoda kapal phinisi itu, adalah cerminan kesiapan dan komitmen kuat Jokowi untuk membawa kapal bernama Indonesia ini pulau harapan bernama kesejahteraan rakyat.

“Ini isyarat kuat ketegesan seorang pimpimpin, bahwa dia tak ada beban. Dia akan menempuh upaya tegas, keras dan sesuai konstitusi untuk menjalanan roda pemerintahan,” ujar Akbar, yang pada pemilu 2014 lalu terpilih ke DPR-RI dari daerah pemilihan tanah Bugis; Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bulukumba, Barru, Parepare, Pangkep dan Maros ini.

Akbar yang September 2019 lalu, resmi menjadi doktor bidang pelayanan publik di PPS UNM Makassar ini, menyebutkan, dirinya faham betul karakter Jokowi.

Saat menjadi tim sukses di periode 2014-2019 lalu serta jabatan legislatif di Komisi III DPR-RI, Akbar kerap menyaksikan sendiri bagaiman komitmen dan ketegasan Jokowi dalam mempimpin.

Secara khusu Akbar mengapresiasi poin keempat pidato dari lima poin rencana prioritas kerjanya lima tahun mendatang.

Di poin keempat itu, Jokowi menegaskan akan menyederhanakan birokrasi pemerintahan, khususnya eselonisasi jabatan.

Penyederhanaan ini untuk mengalihkan visi dan orientasi birokrasi dari struktural ke fungsional, yang menhhargai keterampilan, dan kompetensi.

Birokrasi tak ada lagi eselon III dan IV. Cukup eselon I dan II.

Akbar menyebut, saat Jokowi menjabat periode awal sebagai Walikota Solo 2005-2010, dia pernah melakukan studi analisis soal penyderhanaan layanan di 3 instasi publik di Pemkot Solo.

“Saat itu saya masih wartawan, dan datang ke Solo meliput reformasi birokrasi Pemkot Solo di PDA< PLN dan Samsat, itu sudah dillakukan disana,” kata AKbar yang pernah jadi wartawan ekonomi majalah SWA dan Jawa Pos ini.

Akbar menyelsaikan doktor dengan minor penelitian tentang  studi pengisian jabatan publik hasil pemilu 1999-2019, di Program Studi Kebijakan Publik d PPS Universitas Negeri Makassar (UNM).