BATAM TERKINI

Pemko Bahas Defisit Rp 40 Miliar Diperdalam saat Ranperda APBD 2020, Ini Tanggapan Wali Kota Batam

Rudi, telah menyampaikan KUA-PPAS 2020 secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019

Pemko Bahas Defisit Rp 40 Miliar Diperdalam saat Ranperda APBD 2020, Ini Tanggapan Wali Kota Batam
TRIBUNBATAM
Ilustrasi. Sidang paripurna DPRD Batam memilih Nuryanto sebagai Ketua DPRD Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menanggapi DPRD Kota Batam meminta adanya keterbukaan dan transparansi perihal defisitnya APBD 2020 mendatang, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan hasil harmonisasi dan sinkronisasi akan di dalami saat pembahasan Ranperda APBD 2020.

Baik dari sisi pendapatan maupun belanja di tingkat komisi maupun badan anggaran.

Dalam pembahasan RAPBD 2020 di komisi dan Banggar mengacu kepada RKPD Tahun 2020 sesuai Pasal 91 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pemerintah Kota Batam sepakat untuk dilakukan pendalaman kembali yang berakibat terjadinya perubahan pagu anggaran baik pendapatan maupun belanja," ujar Rudi dalam rapat paripurna, Senin (21/10/2019).

Besok Pagi Serah Terima Jabatan 10 Perwira Polresta Barelang, Ini Nama-nama Perwira yang Menjabat

Pensiunan Pegawai BP Batam Restui Lukita Maju di Pilgub Kepri

Suami Akan Maju Pilgub Kepri, Istri Wali Kota Tanjungpinang Justru Balas Tertawa

Rapat ini dihadiri oleh Wali Kota Batam dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam. Dipimpin oleh Wakil Ketua 1, Kamaluddin.

Pemerintah daerah, lanjut Rudi, telah menyampaikan KUA-PPAS 2020 secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019 pada paripurna tanggal 15 Juli 2019 lali. Selanjutnya DPRD memprioritaskan untuk membahas KUPA-PPAS 2019.

Mengingat hal tersebut Pemerintah Kota Batam menarik kembali dokumen KUA-PPAS 2020 untuk melakukan penyeimbangan pendapatan dan belanja sambil menunggu jadwal pembahasan dari DPRD Kota Batam.

Bahkan, kata Rudi, Pemerintah Kota Batam menyurati Ketua DPRD Kota Batam dengan nomor surat 229/050/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal permohonan pengagendaan pembahasan KUA-PPAS APBD 2020.

"Selanjutnya pada tanggal 4 September 2019 Pimpinan DPRD Sementara menyurati Pemerintah Kota Batam meminta untuk dilengkapi dokumen KUA-PPAS 2020 dan pada tanggal 6 September 2019 dokumen KUA@PPAS 2020 diserahkan kembali kepada DPRD Kota Batam," jelasnya.

Rudi melanjutkan pada 10-13 September 2019, lanjutnya, dilakukan rapat pembahasan KUA-PPAS 2020 antara DPRD Kota Batam dengan TAPD Kota Batam, namun belum ada kesepakatan.

"Sehingga Pemko Batam pada 13 September 2019 menyampaikan RAPBD Kota Batam tahun 2020 ke DPRD Kota Batam," katanya. (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved