Airlangga Hartarto Jabat Ketua Dewan Kawasan, Kepala BP Batam Minta Izin Dipermudah

TRIBUNBATAM.id - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rudi berharap perizinan investasi di Batam dapat semakin dipermudah.

Hal ini disampaikannya, saat dimintai tanggapan, pejabat baru Menko Bidang Perekonomian RI kini dipegang Airlangga Hartarto.

Dengan begitu, Airlangga juga akan menjabat Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Hambatan perizinan investasi harus diselesaikan. Makanya dari bawah kita buat daftar inventarisir masalah," kata Rudi, Rabu (23/10) di Gedung BP Batam.

Salah satu masalah itu, yakni perizinan harus dipermudah kedepannya. Rudi berharap penyelesaian masalah tersebut bisa diselesaikan di tingkat daerah.

Tak perlu sampai ke pusat. Lantaran bisa memakan waktu lebih lama, karena birokrasinya lebih panjang.

"Kalau tak perlu sampai ke atas, kita di bawah yang menyelesaikan. Saya kira permasalahan perizinan ini di bawah saja, bukan di atas," ujarnya.

Seperti soal izin lartas yang banyak dikeluhkan pengusaha sebelumnya. Rudi menilai, perlu dicarikan solusinya dan sebisa mungkin diselesaikan di daerah.

"Kenapa susah keluar izinnya, itu yang kita cari? Apa perlu meja kita kurangi? Prosesnya kalau ada masalah, diluruskan. Jadi cukup di sini saja," kata Rudi.

Di luar itu, Rudi mengatakan, prinsipnya dari BP Batam akan menjalankan kebijakan apapun yang sudah diputuskan pusat. Rudi mengakui, Airlangga bukanlah orang baru di kabinet menteri presiden.

Saat menjabat Menteri Perindustrian RI dulu, Airlangga juga beberapa kali datang ke Batam dan sedikit banyak sudah mengetahui persoalan yang terjadi di Batam.

"Kalau dibilang komunikasinya (dengan Airlangga) lebih mudah, saya kira sama saja. Tergantung kita di bawah ini. Kalau mau mudah, jemput bola. Kita sowan, sampaikanlah," ujarnya optimis investasi di Batam akan lebih baik.

Harapan pengusaha

Kalangan pengusaha di Batam berharap kabinet Jokowi bisa membawa pengaruh positif bagi Batam.

Kalangan pengusaha berharap ada perubahan terkait regulasi yang dinilai banyak di Batam.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng mengatakan Batam itu terlalu banyak regulasi yang mengatur, sehingga banyak aturan yang tidak sinkron. Ini yang perlu dicarikan solusi dan jalan.

 Ia berharap prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju, yaitu penyederhanaan segala bentuk regulasi.

Dunia usaha diakui menyambut positif pelantikan kabinet baru. Namun pengusaha menyampaikan harapan mereka.

"Khusus Menteri Perindustrian, semoga ada perubahan regulasi. Khususnya terkait pembatasan bahan baku untuk perusahaan manufacture. Kondisi kurang menguntungkan, karena Batam tidak memiliki bahan baku," ujarnya, Rabu (23/10/2019).

Ia menambahkan pembatasan pada bahan baku dan bahan baku penolong untuk perusahaan manufacture pemegang APIP sangat mengganggu sekali dalam proses produksi.

Hal ini karena Batam sendiri tidak ada bahan baku yang tersedia.

Pengaruhnya ke Batam

Presiden Jokowi telah mengumumkan kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019), bagaimana pengaruhnya ke Batam?

Jelang Jokowi umumkan kabinet, Batam mengalami perubahan mendasar yakni Wali Kota Batam ex offico Kepala BP Batam.

Aturan itu dinilai bisa menyelesaikan dualisme kewenangan yang selama ini terjadi.

Berikut adalah pandangan Pengamat Ekonomi Batam Suyono Saputro mengenai nasib Batam terkait kabinet Indonesia Maju.

Susunan kabinet Indonesia Maju pada periode kedua Pemerintah Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin memunculkan sejumlah nama baru yang menjawab beberapa posisi strategis, diantaranya Nadiem Makarim (founder Gojek), Bahlil Lahadalia (mantan Ketum HIPMI), Wishnutama (komisaris Net Mediatama dan Kumparan), dan Erick Thohir (founder Mahaka Group yang juga mantan Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf).

Keberadaan mereka tentu diharapkan menjadi darah segar bagi penguatan tim kerja Jokowi – Ma'ruf di tengah situasi global yang semakin tidak menentu, dan tuntutan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga semakin berat.

Tentu saja, harapan yang sama juga diberikan kepada jajaran wajah lama yang masih diberikan kepercayaan oleh Jokowi-Ma'ruf untuk memegang kementerian strategis bidang ekonomi, diantaranya Airlangga Hartarto, mantan Menteri Perindustrian yang ditunjuk menjadi Menko Perekonomian, kemudian Luhut Panjaitan yang diserahi tugas berat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, serta Agus G. Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, dan Agus Suparmanto, sebagai Menteri Perdagangan.

Wajar publik menaruh harapan besar kepada tim ekonomi Jokowi pada periode kedua ini, mengingat kinerja ekonomi pada periode pertama yang belum sepenuhnya memuaskan, terutama dalam hal meningkatkan arus investasi asing, ekspor, dan mendorong industrialisasi. Kendati pertumbuhan ekonomi secara makro masih bertahan pada level 5%, namun daya saing nasional masih keteteran jika dibandingkan dengan Vietnam.

Jokowi masih punya tugas berat, bayangan resesi dunia pada 2020 sudah di depan mata. Mau tak mau, Indonesia harus menyiapkan serangkaian kebijakan yang dapat meredam dampak resesi tersebut sehingga ekonomi nasional tetap terus tumbuh.

Prioritas utama tentu saja bagaimana agar daya saing Indonesia semakin kuat, salah satunya meningkatkan kualitas SDM sebagai motor penggerak pertumbuhan, kemudian mendorong reformasi birokrasi dan kemudahan pelayanan perizinan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.

Komitmen Jokowi mengatasi masalah mendasar tersebut tentu tidak usah diragukan lagi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu mendorong pemerintah daerah agar menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kebijakan pusat agar upaya penguatan ini tidak hanya terhenti di level pusat tapi juga terintegrasi dengan daerah.

Harapan terbesar penguatan daya saing nasional sudah pasti tertuju kepada kawasan perdagangan bebas dan ekonomi khusus yang tersebar di 17 kawasan di Indonesia. Untuk ini, Jokowi memberikan perhatian khusus.

Saat ini Indonesia memiliki 5 kawasan perdagangan bebas dan 12 kawasan ekonomi khusus, namun performa ke-17 kawasan ini masih belum memuaskan terutama dalam mendorong arus investasi asing, kinerja ekspor, dan meningkatkan sektor industri.

Berbagai persoalan mendasar masih menghantui kawasan tersebut untuk berkembang. Salah satu contoh FTZ Batam. Selama 4 tahun terakhir masih larut dalam gonta ganti pimpinan, akibat kegagalan mencapai target pertumbuhan sebagaimana harapan presiden Jokowi.

Problem dualisme kewenangan antara Pemko dan BP Batam akhirnya diselesaikan dengan menunjuk Walikota ex-officio Kepala BP Batam. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada pertengahan bulan lalu tentu menjadi antiklimaks agar problematika tersebut tidak semakin berlarut-larut.

Penulis berharap arah pengembangan Batam ke depan akan semakin jelas, jika melihat komposisi tim ekonomi Pemerintahan Jokowi – Ma'ruf pada periode kedua ini. Airlangga Hartarto yang memiliki latar belakang yang kuat di bidang industri sangat cocok memimpin Kementerian Perekonomian.

Kelak, Airlangga akan menjadi Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam sehingga memiliki keleluasan untuk menyusun rencana strategis masa depan. Keputusan Jokowi menunjuk Airlangga tentu selaras dengan keinginan Presiden untuk memperkuat industrialisasi tidak saja di kawasan khusus tapi juga secara nasional.

Perlu diingat, tantangan Indonesia di kancah perdagangan global semakin berat terutama pasca perang dagang AS – China yang belum ada tanda akan berakhir. Indonesia harus mengambil keuntungan dari kondisi ini dengan memberikan alternatif lokasi investasi baru bagi industri yang hengkang dari kedua negara tersebut.

Namun tanpa ada perbaikan daya saing maka sulit untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apalagi era Global Value Chain (GVC) saat ini mendorong banyak negara untuk semakin efisien dalam proses produksi. Proses manufaktur produk tidak lagi bisa berdiri sendiri, semua saling terhubung.

Bagaimana Indonesia bisa bersaing jika kita masih menghadapi problem mendasar dalam sektor logistik dan kepelabuhanan. Ini masih dialami pelaku industri di Batam, masalah logistik berbiaya tinggi belum juga menemui jalan pemecahan.

Airlangga tidak sendiri, dia dibantu Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Selama ini publik sudah memaklumi peran strategis luhut dalam mendobrak kebuntuan birokrasi di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investor besar yang ingin menanamkan modal di daerah.

Kolaborasi kedua menteri ini dalam menuntaskan problem birokrasi dan kendala investasi ditunggu oleh Presiden Jokowi, agar Indonesia benar-benar mampu menjadi surga investasi bagi investor global. Indonesia harus berbenah jika tidak ingin semakin tertinggal.

Tentu saja, kekompakan tim ekonomi juga dibutuhkan dari menteri lain seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian agar menuntaskan harmonisasi regulasi di kawasan khusus, serta sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dari kementerian teknis seperti Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Kepala BKPM.

Selamat bekerja untuk Kabinet Indonesia Maju, semoga Indonesia semakin maju dan mampu berkiprah lebih tinggi di regional dan internasional.(wie)

------
Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam