Sidang Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ikan Tohok Jadi Kode Suap Kasus Reklamasi Tanjung Piayu, Batam

Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin basirun kembali menjalani persidangan terkait kasus suap reklamasi di kawasan Tanjung Piayu Kota Batam.

Sidang Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ikan Tohok Jadi Kode Suap Kasus Reklamasi Tanjung Piayu, Batam
Tribunnews/Muhammad Iqbal Firdaus
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif, Nurdin Basirun meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan KPK, di Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019). Nurdin Basirun diperiksa terkait kasus suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepri tahun 2018/2019. Tribunnews/Muhammad Iqbal Firdaus 

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin basirun kembali menjalani persidangan terkait kasus suap reklamasi di kawasan Tanjung Piayu Kota Batam.

Dalam sidang kali ini, jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mengungkap kode-kode dalam kasus suap pemberian izin prinsip pemanfaatan ruang laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam.

Hal tersebut diungkap setelah JPU pada KPK memeriksa terdakwa Abu Bakar, nelayan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Komunikasi itu terkait pengajuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 01/IPRL/BTM/X/2018 yang berlokasi di Tanjung Piayu, Batam seluas 50.000 meter persegi dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 018/Per-Lam/BTM/2018 yang berlokasi di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam seluas 20.000 meter persegi.

"Saya tanya kapan surat siap, nanti siap. Pokoknya siapkan Ikan Tohok. Waktu itu surat nanti ditandatangani pak gubernur (Nurdin Basirun,-redy kata Pak Edy," kata Abu Bakar menirukan percakapan dengan Edy Sofyan melalui sambungan via telepon, saat memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Abu Bakar menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Ikan Tohok.

"Itu (Ikan Tohok,-red) maksudnya duit," ungkapnya.

Di persidangan itu, JPU pada KPK mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) milik Abu Bakar nomor 15.

Di BAP itu, Abu Bakar memberikan keterangan mengenai adanya pemberian uang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

"BAP nomor 15, Anda menjelaskan terkait pemberian uang Rp 50 juta yang ditukar bentuk dolar, pada 22 Mei 2019 surat izin prinsip pemanfataan laut. Sekitar 2 Maret 2019 sudah mengajukan surat tersebut, Edy Sofyan mengatakan minta uang Rp 50 juta untuk orang nomer 1 atau Gubernur Kepri. Untuk teknis saya diminta memberikan kepada Budy Hartono dan Budy memberikan kepada Edy Sofyan, dan Edy Sofyan memberikan kepada orang nomer 1 di Kepri, saya menafsirkan orang nomer 1 adalah Nurdin Basirun, betul?" ujar jaksa yang dibenarkan Abu Bakar.

Pada saat dikonfirmasi, Abu Bakar, mengaku lupa apa keterangan yang disampaikan dalam BAP.

"Saya lupa (isi,-red) BAP," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ikan Tohok Jadi Kode Uang Suap untuk Gubernur Kepulauan Riau, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/08/ikan-tohok-jadi-kode-uang-suap-untuk-gubernur-kepulauan-riau.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi

Editor: Eko Setiawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved