Agar Tidak Kecolongan Pengusaha Nakal, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawas Limbah Impor

Kementerian Perdagangan telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-bahan Berbahay

Agar Tidak Kecolongan Pengusaha Nakal, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawas Limbah Impor
tribunbatam.id/Argianto
Kepala Kantor Bea dan Cukai Khusus Batam, Susila Brata beserta petugas Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melihat isi kontainer untuk sebelum di kirim ulang ke negara asal di Pelabuhan Internasinal, Batuampar, Batam, Senin (29/7). 

TRIBUNBATAM.id - Kasus Limbah di Indonesia belakangan ini menjadi perhatian kusus pemerintah.

Apalagi, Indonesia selama ini dinilai negara tempat pembuangan sampah dari berbagai negara di dunia.

Maka dari itu, pemerintah telah merevisi aturan impor tentang sampah atau limbah sebagai bahan baku.

Dalam regulasi baru itu, satuan tugas lintas kementerian berperan penting untuk mengawasi importasi.

Kementerian Perdagangan telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non-bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi Permendag Nomor 84 Tahun 2019. Permendag No 84/2019 itu sudah terbit pada Oktober 2019.

IBA Jembatani Kerjasama RSBP Batam dan Tim Healthy Asia Asal Taiwan

Marlin Dilarikan ke RS Usai Kepalanya Dibacok Oleh Kekasih Kumpul Kebo, Kondisinya Sekarat

Permendag tersebut mengamanatkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memantau kegiatan importasi limbah non-B3. Anggota satgas ini terdiri dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

”Satgas ini bertugas meninjau dan memutuskan kontainer impor sampah non-B3 dapat release (diserahkan ke pelaku industri) atau di re-ekspor (ekspor kembali),” kata Kepala Seksi Barang Tambang dan Limbah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Defry Setyawan dalam diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (12/10/2019).

Satgas ini bertugas meninjau dan memutuskan kontainer impor sampah non-B3 dapat diserahkan ke pelaku industri atau diekspor kembali.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Suasana diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha dan industri yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurut Defry, Kemendag akan mengoordinasikan pembentukan satgas ini. Selain pembentukan satgas, akan ada aturan turunan dari Permendag No 84/2019. Aturan turunan itu berupa rujukan teknis yang ditargetkan selesai penyusunannya pada pekan ini.

”Rujukan teknis ini akan berisi rincian metode pengambilan sampel dan verifikasi di pelabuhan terhadap limbah non-B3 yang diimpor yang menjadi acuan bagi surveyor pemeriksa,” katanya.

Pemerintah merevisi Permendag No 31/2016 karena terungkapnya kasus impor limbah plastik yang terkontaminasi B3. Sebanyak 87 kontainer limbah plastik itu diimpor dari Hong Kong, Spanyol, Kanada, Australia, dan Jepang.

Dari jumlah itu, 24 kontainer telah dikirim dan dibuka di Kawasan Berikat PT ART di Cikupa. Sementara sisanya, 63 kontainer, masih berada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berita ini sudah terbit sebelumnya di Kompas.id dengan Judul Tak Mau Kecolongan, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawas Limbah Impor

Editor: Eko Setiawan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved