6 Tanggapan Tokoh jika Ahok BTP Jadi Bos BUMN, Ada Jokowi, Zulkifli Hasan Hingga Sandiaga Uno

6 Tanggapan Tokoh jika Ahok BTP Jadi Bos BUMN, Ada Jokowi, Zulkifli Hasan Hingga Sandiaga Uno

TRIBUNBATAM.id- Ahok BTP dikabarkan bakal jadi Bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu akan mengisi jabatan pimpinan di BUMN telah dibenarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Atas rencana tersebut, pro dan kontra pun bermunculan.

Ada yang setuju maupun tidak setuju jika Ahok BTP menjadi Bos BUMN.

Beberapa tokoh pun memberikan tanggapannya. Ada yang menyoroti status narapidana Ahok BTP, ada pula yang meminta eks Veronica Tan jaga sikap.

Berikut sejumlah tokoh turut memberikan tanggapannya dari Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Sandiaga Uno.

Berikut TribunPapua.com rangkum:

1. Minta Mundur dari PDIP

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman meminta Ahok untuk mundur, dikutip TribunPapua.com dari Tribunnews.com, Rabu (13/11/2019).

Diketahui Ahok bergabung dengan partai PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut sejak awal tahun 2019.

Dan kini, Ahok yang digadang akan menempati kursi BUMN diminta Fadjroel untuk mengundurkan diri dari PDIP.

Diungkapkan Fadjroel, alasan Ahok harus mundur berkaitan dengan pakta integritas.

Bahwa untuk mengisi jabatan BUMN tak siperbolehkan ikut dalam partai politik.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sedangkan menurut Fadjroel, perihal Ahok pernah memiliki kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurutnya, yang penting bersih dari korupsi.

Diingatkannya, bahwa ada aturan yang telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereka yang akan menjabat di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Untuk jabatan pasti Ahok, Fadjroel meminta untuk menanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

• Kementerian BUMN Buka Suara Soal Ahok BTP Jadi Bos BUMN, Sebut Eks Veronica Tan Putra Terbaik Bangsa

2. Sandiaga Uno Ikut Komentar

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan tanggapannya perihal kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisi kursi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dikutip TribunPapua.com dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019), Sandiaga menilai Ahok memiliki latar belakang pendidikan yang dirasa cocok untul mengisi posisi BUMN.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan, karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," ucap Sandi, kepada wartawan seusai mengisi acara di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Bantul, Kamis (14/11/2019).

Namun ia kembali meminta agar mendengarkan alasan Erick Thohir memberikan kursi pimpinan BUMN kepada Ahok.

Sehingga ia meminta agar masyarakat tak berspekulasi.

"Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick (memilih Ahok) disampaikan kepada publik," kata Sandi.

Sandiaga juga meminta agar apapun keputusan harus ikut mendukung.

"Dan setelah terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45," ucapnya.

3. Zulkifli Hasan Soroti Status Mantan Napi Ahok

Dikutip dari WartaKotaLive.com, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti status mantan narapidana Ahok.

Diketahui Ahok merupakan mantan narapidana kasus penodaan agama.

Ahok telah divonis dua tahun penjara dan bebas pada 24 Januari 2019.

Zulkifli meminta agar hal yang sama diterapkan untuk calon kepala daerah.

"Kalau gitu di MPR jangan diributin dong yang mau nyalon bupati, ya gitu, makasih,"kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Zulkifli Hasan enggan menjawab lagi terkait layak tidaknya Ahok masuk dalam perusahaan BUMN.

Sebaiknya, kata Zulkifli Hasan, hal tersebut ditanyakan kepada Ahok sendiri.

"Tanya beliaunya saja lah kalau itu ya, makasih," ucapnya.

• Pengemudi Camry yang Tewaskan Pengguna Skuter Tak Ditahan Meski Positif Alkohol, Diduga Anak Pejabat

4. Tanggapan Airlangga

Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak mempermasalahkan jika Ahok masuk dalam perusahaan BUMN.

"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.

"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk didalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.

• KRONOLOGI Kakak Bunuh Adik di Mitra Cuma Karena Cemburu, Istri Tersangka: Anak Kami Masih Kecil

5. Jokowi Ungkap Masih Seleksi

Jokowi menuturkan Ahok saat ini masih menjalani proses seleksi menjadi pimpinan di BUMN, dikutip dari Kompas.com.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mengenai apakah dirinya yang merekomendasikan, Jokowi tak menjawabnya.

Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.

6. Syarief Hasan Minta Ahok Jaga Perilaku

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Ahok jika terpilih menjadi pimpinan BUMN lebih menjaga perilaku.

"Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief Hasan.

Sedangkan soal jika ada ketentuan pilkada dilarang dari mantan napi, ia berharap pemerintah lebih selektif.

"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (maju Pilkada), dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ujar Syarief.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau dari mana pun," kata dia.

Profil Ahok

Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal publik dengan panggilan Ahok, adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017, dikutip dari TribunWiki.com.

Ahok lahir pada 29 Juni 1966 di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung.

Ia mengenyam bangku kuliah di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Trisakti dan lulus dengan gelar insinyur pada tahun 1990.

Kemudian, Ahok kembali ke kampung halaman di Bangka Belitung dan mulai mendirikan perusahaan bernama CV Panda.

Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor pertambangan.

Selama kurang lebih dua tahun Ahok terjun dalam dunia kontraktor pertambangan.

Tak berhenti di situ, Ahok melanjutkan studi magister di jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya pada tahun 1992.

Ahok lantas mampu menyelesaikan studi magister pada tahun 1994.

Masa kariernya, Ahok berlanjut ketika memilih bekerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang kontraktor listrik.

Ia bekerja sebagai staf direksi bagian analisa biaya dan keuangan proyek.

Lalu mendirikan sebuah pabrik pengolahan pasir bernama pabrik Gravel Pack Sand (GPS).

Tak lama kemudian, pabrik tersebut ditutup karena berseberangan dengan pemerintah setempat.

Ahok lantas terjun ke dunia politik pada tahun 2003.

Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) menjadi partai pertamanya.

Ia lalu mendaftar sebagai calon legislatif di Belitung Timur.

Kemudian Ahok terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung pada periode 2004-2009.

Tahun 2005 terpilih menjadi Bupati Belitung bersama pasangan Khairul Effendi.

Lalu mencalonkan diri sebagai anggota Partai Golkar dan terpilih sebagai calon DPR RI dari Belitung Timur pada tahun 2009.

Di tahun 2011 mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen, namun gagal.

Setahun kemudian, ia maju menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama pasangannya yaitu Joko Widodo.

Di tahun ke 2 Jokowi maju dan mendapatkan kursi presiden.

Dan pada tahun 2017 Ahok gagal mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur DKI kembali.

Ahok sempat tersandung kasus penodaan agama dan tinggal di lapas hingga 2018.

Seusai bebas ia bergabung dengan PDIP. (TribunPapua.com/ Roifah Dzatu Azmah)

Artikel ini telah tayang di Tribunpapua.com dengan judul 6 Tanggapan Tokoh jika Ahok Jadi Bos BUMN, Soroti Status Mantan Napi hingga Minta Jaga Perilaku, https://papua.tribunnews.com/2019/11/14/6-tanggapan-tokoh-soal-jika-ahok-jadi-bos-bumn-soroti-status-mantan-napi-hingga-minta-jaga-perilaku?page=all.
Penulis: Roifah Dzatu Azmah