Ahok Bakal Jabat di BUMN, Politis Gerindra Andre Rosiade: Bawa Perbaikan, Bukan Cari Ribut!

#Ahok Bakal Jabat di BUMN, Politis Gerindra Andre Rosiade: Bawa Perbaikan, Bukan Cari Ribut!

TRIBUNBATAM.id -  Politisi Gerindra Andre Rosiade beri tanggapan soal kabar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditawari jabatan di BUMN.

Andre menilai jika Ahok benar-benar memimpin perusahaan BUMN, maka Ahok harus mengubah cara kepemimpinannya.

“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” ujar Andre seperti yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

“Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre.

Tak hanya Andre yang menginginkan perubahan sikap Ahok dalam memimpin, tetapi juga anggota Komisi VI lainnya, Achmad Baidowi.

Ia memberi masukan pada Ahok untuk mengubah gaya berkomunikasinya dengan anak buah nanti.

“Ahok harus mengubah pola komunikasi dengan lebih mengedepankan empati, bukan emosi dalam memimpin lembaga,” kata Badowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok terlihat menemui Menteri BUMN, Erick Thohir di Kementerian BUMN pada Rabu (13/11/2019).

Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu Ahok mengaku membicarakan tentang perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini enggan menjelaskan lebih jauh mengenai posisi yang kan diembannya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Dilansir dari Tribunnews, Kamis (14/11/2019), ia juga belum dapat memastikan dirinya akan mundur dari PDIP jika dirinya mengisi posisi di perusahaan BUMN.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Ahok mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-1/MBU/S/01/2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, ditetapkan pada 22 Januari 2019.

Surat itu berisi tentang Keterlibatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif, dan/atau Calon Anggota Legislatif.