Pemko Jadwalkan Duduk Bersama Lagi dengan PKL Pasar Induk

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Setelah Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk Jodoh menunggu lama, akhirnya Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menemui PKL yang berunjukrasa di depan kantor Wali Kota Batam.

Dalam pernyataannya, Pemko segera menindaklanjuti pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah PKL.

"Kami membutuhkan waktu untuk mem-follow up. Yang pertama beberapa pedagang yang masuk, yang kedua proses terima aset dari BP Batam seperti apa, dan posisi penggusuran sudah sampai Kementerian," ujar Amsakar, Kamis (21/11/2019) di Batam Center, Batam, Kepri.

Tiga hal ini, lanjut Amsakar, akan dibawa ke DPRD Batam untuk ditindaklanjuti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu depan. Pertemuan itu bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pedagang dengan penertiban Pasar Induk Jodoh nantinya.

"Semua tetap berjalan sesuai aturan. Kita akan follow up di DPRD ketika RDP nanti. Agar tidak menimbulkan kontroversi baru.

• Ratusan PKL Pasar Induk Jodoh Kecewa Wali Kota Batam dan Wakil Tak Ada di Kantor

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan, untuk bongkar muat kontainer barang yang masuk di kawasan tersebut, tetap diperbolehkan.

Sebelumnya memang sudah ada kesepakatan antar pedagang dengan pengelola pasar, serta tidak dipungut biaya selama 6 bulan.

"Dari 168 kios yang ada, sudah terisi semua. Yang menjadi persoalannya, mereka ada minta dua kios. Karena lapak mereka yang dulu luas. Kita tak mau, tetap satu," ujarnya.

Ia melanjutkan, penertiban kios dilakukan agar revitalisasi pembangunan Pasar Induk Jodoh berjalan semestinya. Mengingat, pengerjaan bangunan fisik akan dilakukan tahun 2020 mendatang, sehingga perlu adanya "clear and clean" pedagang di area pasar.

• Ikut Demo PKL Pasar Induk Jodoh Batam, Emak-emak Panjat Gerbang Setinggi 3 Meter

"Kontainer disepakati hanya lewat bongkar lalu keluar lagi. Kita tidak ada pungutan selama 6 bulan.

Kalau seterusnya kita lihat dulu kondisinya. Persoalan lainnya, mereka maunya ada buruh yang bongkar. Inilah masalah-masalah lainnya," ucapnya lagi.

Gustian menambahkan terkait permintaan pedagang, yakni kios gratis selama 2 tahun sembari menunggu rampungnya Pasar Induk Jodoh, pihaknya masih membahas hal tersebut dengan pihak pengelola pasar.

Opsi lainnya yang ditawarkan Pemko Batam, pedagang bisa pindah di pasar yang dikelola pemerintah.

Di antaranya, Pasar TPID Batamkota, Hang Tuah Batu Besar Nongsa, Pasar Seroja Dapur 12 Sangulung, dan Makmur Serumpun, Seibeduk.

• PKL Pasar Induk Jodoh Batam Demo, Pedagang: Anak Kami Butuh Nafkah

"Kalau gratis 2 tahun kita bahas nanti. Mereka (pedagang) maunya tetap di area Pasar Induk. Kemarin kita kasih opsi pindah di pasar milik Pemko, dan sebagian ada yang sudah berdagang di pasar TPID," papar Gustian.

Masih banyak lagi beberapa persoalan lainnya, yakni permintaan lahan yang disampaikan pedagang.

Dalam hal ini Gustian enggan berkomentar banyak. Intinya pengerjaan Pasar Induk Jodoh tetap dilaksanakan. 

Demo PKL Pasar Induk Jodoh Batam Ricuh

Sekira pukul 11.10 WIB, aksi unjuk rasa Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk Jodoh Batam, ricuh.

Peserta demo dan aparat Satpol PP dan Polisi saling lempar air mineral.

Para PKL yang tadinya berpencar akhirnya berkumpul dan menjadi satu.

Memadati teras Pemko Batam ingin berusaha menerobos masuk.

"Gustian kami tunggu. Jangan sampai kami jemput kedalam. Keluar woi keluar kau," kata ratusan PKL.

• PKL Pasar Induk Batam Datangi Gedung Dewan, Pedagang: Kami Digusur Demi Rp 200 Miliar

Petugas keamanan pun membentuk formasi berbaris berlapis.

Pasalnya para PKL sudah melakukan tindakan anarkis seperti saling lempar dan saling dorong mendorong.

"Liat pedagang ini semua. Turun kau Gustian," ujar seorang PKL Wirda.


Tak Akui Rudi Sebagai Wali Kota Batam 

Para pedagang kaki lima (PKL) Pasar Induk Jodoh Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Batam, Kamis (21/11/2019).

Dalam aksi tersebut, para peserta demo membuat surat pernyataan yang ditujukan pada Walikota Batam, HM Rudi.

Berikut isi pernyataannya:

Saya penduduk kota Batam
Saya warga negara Indonesia yang sah
Terdaftar sebagai pemilih pemilu
Mulai hari ini Kamis 21 November 2019 
Mencabut mandat Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam periode 2015-2020.

Sah... Sah...

Pernyataan ini diucapkan ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk Jodoh saat melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Wali Kota Batam.

Hal ini dikarenakan kekelasan akibat penggusuran kios di Pasar Induk Jodoh, beberapa waktu lalu. 

"Kami benci BP Batam. Sekarang sudah melebur jadi ex-officio. Apa itu ex-officio? Tidak menguntungkan masyarakat Batam," katanya lagi.

Hingga pukul 10.53 WIB aksi unjuk rasa dilanjutkan dengan joget bersama.

Sembari mendengarkan beberapa lagu Iwan Fals.

"Bapak Gustian Riau jangan lari. Turun! Pak Rudi turun! Sekarang," teriak salah seorang PKL, Wirda di atas mobil.

Tuntut Hak Sebagai WNI

Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk Jodoh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, Kamis (21/11/2019).

Ratusan PKL tersebut tiba sekira pukul 10.00 WIB.

Mereka kembali tidak terima beberapa waktu lalu kiosnya mereka ditertibkan oleh tim terpadu.

Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan proses revitalisasi Pasar Induk Jodoh.

"Kami menuntut hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia. Jangan bicara SP1,SP2 dan SP3. Penggusuran ini penggusuran paksa.

Tanpa adanya sosialisasi seolah-olah negara ini tak punya aturan," kata salah seorang orator yang berasal dari anggota APKLI yang teriak menggunakan pengeras suara di atas mobil.

Pemko Batam harus bertanggungjawab penggusuran Pasar Induk Jodoh.

Monitor tahap 2 sampai selesai pembongkaran Pasar Induk Jodoh.

Pihaknya juga meminta diberikan tempat berjualan tanpa membayar dengan swasta.

"Kami pedagang rakyat miskin pak. Banyak hutang kami. Kenapa kalian biarkan kami seperti ini. Lahan 5 hektare kau rebut. Kau biarkan kami menangis. Perhatikan kami di sini," salah satu orator.

Para pedagang telah menjual barang-barang untuk membeli kios Pasar Induk pada 2004 lalu.

Namun, kata dia, lahan tersebut dikuasai oleh swasta. 

(tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)