Seniman dan Disbudpar Kota Batam Bentuk Komisi Film Daerah di Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kemampuan anak-anak Batam dalam bidang perfilman dinilai punya potensi.

Ada beberapa sineas atau memiliki keahlian tentang cara dan teknik pembuatan film di Batam.

Melihat potensi itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam menggelar Focus Group Discussion (FGD), untuk membentuk Komisi Film Daerah.

Tujuan Komisi Film Daerah ini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sineas setempat.

"Pemkot menginisiasi pembentukan Komisi Film Batam, tadi kami sudah memulai FGD," kata Kadisbupar Kota Batam, Ardiwinata Senin (2/12/2019).

• Sinopsis dan Trailler Film Captain Phillips Hari Ini, Senin (2/12) Jam 23.00 WIB di Trans TV

Pembentukan Komisi Film Daerah itu didasari fenomena banyaknya sineas muda Batam yang memiliki potensi besar, namun menemui banyak kendala dalam berkreasi.

"Karenanya, pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator ingin mengambil peran dalam meningkatkan kualitas film yang dihasilkan para sineas.

Bagaimana caranya merangkul mereka, sehingga bisa membantu sineas muda dalam memproduksi," ujar Ardi.

Film, adalah salah satu dari subsektor ekonomi kreatif, karenanya pemerintah harus turun tangan membantu pelaku perfilman.

Dengan Komisi Perfilman Batam, Ardi, berharap dapat mempercepat proses produksi, seperti perizinan, pengadaan 'talent', pemberian pelatihan dan sebagainya.

• Ini Referensi Film Terbaik di Bulan Desember 2019, Dari Genre Percintaan Hingga Horor

Ardi mengatakan, Komisi Perfilman Daerah kini sudah terbentuk di lima kabupaten/ kota di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Bandung, dan Siak.

Keberadaan Komisi Perfilman Daerah sudah terbukti mampu mendorong kualitas film yang dihasilkan.

Bahkan, Komisi Perfilman Siak mampu mengantarkan film pendek karya sineasnya untuk diputar di Festival Film Cannes.

"Kami termotivasi bisa seperti itu. Sineas kita banyak, produksi kita ada, apalagi kita punya Kinema Infinite yang sudah bertaraf internasional," kata dia.

Ia menegaskan, meski bernama komisi, namun komisionernya tidak digaji pemerintah seperti KPU dan KPI.

"Tidak digaji pemerintah. Ini lebih pada faktor idealisme dan semangat profesionalitas," kata dia.

(TribunBatam.id/leo halawa)