HARI ANTI KORUPSI 2019

Penyalahgunaan Wewenang Juga Bentuk Korupsi, Ini Kategori Lain yang Termasuk Dalam Korupsi

Selain gratifikasi, inilah bentuk korupsi dan cara melaporkan praktik korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

TRIBUNBATAM.id/SON
Ilustrasi Hari Anti Korupsi se-Dunia 

TRIBUNBATAM.id - Menjelang hari anti korupsi, banyak pejabat daerah berhati-hati. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pengungkapan kasus korupsi.

Pasalnya saat ini pejabat daerah sangat riskan dengan kegiatan berbau korupsi tersebut.

Jelang Hari Anti Korupsi 2019 ada baiknya diketahui bentuk korupsi dan cara melaporkan praktik korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak orang bertanya-tanya bagaimana KPK bisa menangkap tangan praktk suap/pemerasan, atau dari mana KPK bisa mengendus korupsi ketka belum terjadi.

Apakah KPK punya ribuan kamera yang memantau seluruh pejabat di negeri ini setiap hari? Atau, ada jutaan mikrofon yang menguping percakapan setap proses pengadaan di seluruh daerah?

Dilansir dari website KPK, keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi.

KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tndak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi. 

BENTUK-BENTUK KORUPSI

  • Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Penggelapan dalam jabatan
  • Pemerasan dalam jabatan
  • Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
  • Delik gratifikasi

TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  • Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

LAYANAN PENGADUAN KPK

Halaman
12
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved