Ketua PHRI Kepri: Kisruh Taksi Online dan Konvensional Mengiris Hati Kami

Ketua PHRI Batam: Kisruh Taksi Online dan Konvensional Mengiris Hati Kami

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tribun Batam menggelar diskusi bersama 6 Balon Walikota Batam yang akan maju dalam Pilwako 2020 dalam tajuk Ngopi Bareng di Excelco Cafe, Tiban, Batam, Minggu (8/12/2019).

Dalam diskusi tersebut kisruh antara taksi online dan konvensional juga disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri Tupa Simanjuntak.

“Saat ini permasalahan taksi online dan konvensional sangat mengiris hati kami para pelaku usaha di bidang hotel dan restoran, saya berharap para bakal calon memiliki langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Menanggapi hal itu bakal calon Walikota Haris Lambey yang berlatar belakang sebagai Polisi angkat bicara.

"Saya setuju. Pariwisata Kota Batam teriris oleh pertikaian antara taksi online dan konvensional yang terjadi beberapa waktu lalu," ujar Haris

Ia juga mengatakan, konflik yang terjadi antara keduanya tersebut tidak hanya berpengaruh pada wisatawan lokal tetapi wisata mancanegara.

• Lukita dan Candra Bicara Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Wisata Batam saat Ngopi Bareng Tribun

"Itu sudah saya sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman apalagi kita berbatasan dengan Malaysia dan Singapurakarena ketika terjadi konflik maka akan berpengaruh kepada masyarakat internasional bukan lagi kepada masyarakat Batam sendiri karena melihat Batam sebagai kota yang tidak aman," ujar Haris.

Ia juga mengungkapkan, dirinya pernah berdiskusi dengan pelaku taksi online dan mereka mengeluhkan konflik berkepanjangan tersebut yang sudah tiga tahun belakangan terjadi.

"Saya juga pernah bertemu denga beberapa komunitas driver online den mereka juga mengatakan masalah konflik tersebut sudah terjadi lebih kurang tiga tahun belakangan," ujarnya.

Menurut Haris, yang sebenarnya memiliki peranan dalam penyelesaian masalah yang berkembang antara taksi online dan konvensional adalah Pemerintah Batam itu sendiri walaupun pengambil kebijakan berada di Pemerintahan Provinsi Kepri.

"Dan yang paling dominan melakukan penyelesaian permasalahan ini adalah Pemerintah Batam walaupun yang punya kebijakan berada di Provinsi Kepri, minimal melakukan diskusi dan memecahkan masalah bersama dengan pihak terkait bersama pihak keamanan sehingga itu bisa menjadi solusi yang tepat," tutur Haris.

Dengan konflik yang ada, Haris mengungkapkan Perekonomian di Batam tidak dalam keadaan yang baik dan seakan ada pembiaran oleh pemerintah.

"Dan kelihatan saat ini seperti adanya pembiaran oleh pemerintah kota Batam dan konflik yang terjadi juga merupakan tanda perekonomian kota Batam saat ini belum matang," ujar Haris.

Ia dengan gamblang mengatakan ia akan berusaha menyembunyikan permasalahan tersebut dari aspek keamanan.

"Saya yang berlatar belakang polisi pasti akan melakukan penyelesaian dari sisi keamanan terlebih dahulu," ujar Haris

Tupa yang mengajukan pertanyaan kepada Haris merasa kurang puas dengan pemaparan yang disampaikan Haris terkait penyelesaian masalah karena dirasanya hal itu kurang konkrit.

Selanjutnya, Tupa menanyakan upaya Yuhendri untuk menunjang pariwisata kota Batam dengan mahalnya tiket menuju kota Batam dari berbagai daerah.

Yuhendri mengungkapkan bahwa Pengelolaan pariwisata Dikota Batam saat ini dirasa belum optimal.

"Pariwisata di Kota Batam belum optimal apalagi Batam sebagai gerbang masuknya wisatawan asing ke Indonesia," ujar Yuhendri.

Yuhendri mengungkapkan pariwisata di kota Batam saat ini belum optimal ia berpandangan pariwisata di kota Batam ini baru sebatas pariwisata kuliner saja.

"Pariwisata di Batam ini baru sebatas kuliner saja," ujar Yuhendri.

Yuhendri berencana, ke depannya Pariwisata Batam bisa dibuat konsep pariwisata Nusantara misalnya seperti pembangunan taman mini yang ada di Jakarta karena karena masyarakat di Batam majemuk.

"Kita harusnya memiliki satu ikon pariwisata seperti di Jakarta yaitu Taman Mini Indonesia Indah (TMII)," ujar Yuhendri.

Untuk permasalahan tiket yang harga melonjak tinggi, Yuhendri berpendapat yang bisa menyelesaikan hal tersebut adalah Pemerintah pusat sedangkan Pemerintah daerah bisa memberikan rekomendasi dorongan kepada pemerintah pusat.

"Yang punya kewenangan adalah pemerintah pusat, kita yang di daerah bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat," tutur Yuhendri.

Selain itu, Yuhendri juga menggali pertanyaan untuk Haris terkait taksi konvensi dan online karena ia merupakan dewan pertimbangan organda provinsi Kepri

Ia berpendapat perlu adanya kajian khusus yang mempertimbangkan jumlah Driver taksi on-line pajang jalan ditambah dengan banyaknya penumpang di bagi para driver baik itu konvensional dan online.

Perlu adanya kajian khusus terkait Permasalahan Taksi Konvensional dan Online sehingga dapat memberikan solusi yang kongkrit," ujarnya.(Bob)

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Tupa Simanjuntak mengatakan, produk pariwisata kota Batam saat ini dirasa belum ada sehingga belum bisa Batam diklaim sebagai kota pariwisata.

"Batam sebagai kota pariwisata baru Hanya tagline saja belum ada icon yang bisa menunjukan Batam sebagi kota pariwisata seperti daerah lain," ujarnya.
(Tribunbatam.id/Alamudin)