BATAM TERKINI

Menteri Agraria Sofyan Djalil Serahkan Sertifikat Tanah Tiga Kampung Tua di Batam

Kedatangan Sofyan ke Batam, rencananya Jumat (20/12) ini, untuk menyerahkan sertifikat tanah di 3 titik kampung tua di Batam

Menteri Agraria Sofyan Djalil Serahkan Sertifikat Tanah Tiga Kampung Tua di Batam
tribunnews.com
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas atau Menteri PPN) Sofyan Djalil direncanakan akan datang ke Batam, Jumat (20/12/2019) ini untuk menyerahkan sertifikat tanah di 3 titik kampung tua di Batam. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil rencananya akan menggelar kunjungan kerja alias kunker ke Batam, Jumat (20/12/2019).

Kedatangan Sofyan ini, untuk menyerahkan sertifikat tanah kampung tua. Kedatangan Sofyan merupakan perdana pasca dia dilantik pada Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Informasi kunker Sofyan diperoleh dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi, usai menghadiri apel Hari Jadi Batam ke-190 tahun, Rabu (18/12/2019) lalu.





"Sertifikat kampung tua di tiga titik sudah selesai. Kalau tak ada halangan, tanggal 20 Desember 2019 akan diserahkan langsung oleh Menteri ATR," kata Rudi.

Ia menjelaskan, dari 37 lokasi kampung tua di Batam, baru Tanjungriau, Tanjunggundap, dan Sei Binti yang proses sertifikasinya selesai.

Menurut Rudi, kecepatan proses sertifikasi ketiganya karena setelah ditelusuri tim, relatif tak ada permasalahan sangketa. Ia mengatakan, proses sertifikat tanah tidak berhenti di situ saja.

Tiket Pelni Belawan-Batuampar Ludes Terjual Hingga 8 Januari, Cek Jadwal Arus Baliknya di Sini

1164 Pelamar CPNS di Pemko Batam Tak Lolos Tahapan Administrasi, Ini Penyebabnya

"Ini akan terus berlanjut. Yang selesai hari ini karena tidak ada tumpang tindih. Ya benar, tak ada sangketa," tambah Rudi.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Batam Memby Untung Pratama menuturkan, ada sekitar 1.300 persil lahan di Tanjungriau, Tanjunggundap, dan Sei Binti yang akan dibagikan sertifikatnya oleh pemerintah, pada Jumat (20/12/2019).

"Dari data yang kami tahu hanya untuk tiga titik yang sudah 'clean and clear' tidak ada sengketa, tidak ada batasan hutan lindung, tidak ada HPL dan penguasaan dari pihak swasta. Sehingga proses sertifikatnya oleh tim tak ada kendala," katanya.

Ia melanjutkan, ada dua macam sertifikat yang akan dibagikan, yaitu hak milik dan hak pakai. Sertifikat hak milik lanjutnya diperuntukan untuk masyarakat dengan lahan di daratan.

''Nah, sementara untuk yang hak pakai perintukannya untuk rumah yang berdiri di pelantar atau sebagian wilayah perairan. Jadi jelas ya. Itu ada di UU Pertanahan, untuk yang setengah daratan hak pakai. Memang ada aturan itu," bebernya.

Memby menegaskan, dalam proses sertifikat tanah di tiga kampung tua itu, masyarakat tinggal mengambil sertifikat, sedangkan seluruh urusan administrasi sudah selesai, dan katanya pengambilannya free alias gratis.

Masih dengan Memby, untuk pemberian sertifikat lahan di kampung tua lainnya, ia mengatakan masih menunggu pengajuan dari Pemko Batam.

Setelah masuk di meja kerjanya, baru diteliti tim agar tak terjadi polemik sangketa lahan ke depan. (tribunbatam.id/leo halawa)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved