Sidang Eks Gubernur Kepri, Nurdin Dianggap Tak Berwenang Terbitkan Izin Pemanfaatan Ruang Laut

Syamsuardi menyatakan, selaku Gubernur Kepri Nurdin Basirun seharusnya tak berwenang menerbitkan dan menandatangani surat izin pemanfaatan ruang laut

Sidang Eks Gubernur Kepri, Nurdin Dianggap Tak Berwenang Terbitkan Izin Pemanfaatan Ruang Laut
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Sidang perdana Gubernur non aktif Kepri H Nurdin Basirun di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) 

TRIBUNBATAM.id - Sidang perkara suap dengan terdakwa Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Dalam persidangan itu, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepulauan Riau Syamsuardi memberikan kesaksiannya untuk mantan orang nomor satu di Kepri ini.

Syamsuardi menyatakan, Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau seharusnya tak berwenang menerbitkan dan menandatangani surat izin pemanfaatan ruang laut.






Hal itu dikonfirmasi oleh Syamsuardi saat jaksa KPK, M Asri Irwan, membacakan keterangannya dalam penyidikan di persidangan Nurdin.

Seperrti diketahui, Nurdin Basirun adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau dan penerimaan gratifikasi.

"BAP saksi nomor 11, saksi mengatakan begini, 'Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani izin prinsip pemanfaatan ruang laut karena sesuai Pergub Kepri Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 dimana untuk seluruh proses perizinan dilimpahkan kewenangannya kepada PTSP'. Itu betul keterangan saudara?" tanya jaksa Asri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/12/2019) sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

"Betul sesuai dengan SOP-nya seperti itu, Pak. Kewenangan pelayanan PTSP sesuai pelimpahan kewenangan berdasarkan Pergub Nomor 31 tahun 2018 semua pelayanan perizinan dilaksanakan oleh PTSP," jawab Syamsuardi.

Syamsuardi mengatakan, izin pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu dari 153 jenis perizinan yang ditangani oleh Dinas PTSP.

Ia baru tahu bahwa ada surat izin pemanfaatan ruang laut yang ditandatangani Nurdin pada saat proses penyidikan di KPK.

"Kami baru tahu ketika penyidik KPK memperlihatkannya dalam pemeriksaan yang izin tahun 2019 itu," kata dia.

Menurut Syamsuardi, prosedur permohonan perizinan sebenarnya harus diajukan ke front office PTSP kemudian masuk ke back office PTSP dan dilakukan kajian teknisnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Baru dibuat legal draft-nya di Biro Hukum, setelah sesuai persyaratan kami tanda tangan atas nama PTSP," kata dia.

Dalam perkara ini, Nurdin Basirun didakwa menerima suap sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dollar Singapura secara bertahap terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau.

Menurut jaksa, suap itu diberikan pengusaha Kock Meng bersama-sama temannya bernama Johanes Kodrat dan Abu Bakar.

Uang itu diberikan melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Halaman
1234
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved