Konflik Laut Natuna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Semua Pihak Harus Kompak

TRIBUNBATAM.id - Konflik di Laut Natuna, Provinsi Kepri menjadi perbincangan semua pihak.

Sejumlah pihak memberi tanggapan, termasuk Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul Kharis menyebut, apabila ada pihak yang tidak kompak dalam menghadapi konflik ini akan dimanfaatkan pihak berkepentingan.

DPR RI, menurut Abdul mendesak agar kedaulatan Negara Republik Indonesia harus dipertahankan.

Dalam menyikapi konflik yang terjadi di Laut Natuna, DPR meminta agar Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kompak.

"Berkaitan dengan Natuna kita tindak tegas mereka yang melintas tanpa seizin dari pemerintah Indonesia," ucapnya.

Tanggapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Terkait konflik wilayah yang terjadi di Kepulauan Riau itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi angkat bicara.

Ia menegaskan,Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line. 

Retno menerangkan, klaim sepihak oleh China tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh Hukum Internasional.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok," tegas Retno Marsudi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (4/1/2020).

"Tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh Hukum Internasional, terutama satu bagian dari UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Retno menyampaikan agar posisi Indonesia diperkuat dalam menyikapi situasi di Laut Natuna.

Ia menegaskan, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Tanggapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Prabowo Subianto angkat bicara terkait masuknya kapal laut asing di perairan Laut Natuna Utara.

Prabowo Subianto menegaskan, akan akan menyelesaikan situasi panas ini dengan baik.

"Kami tentunya akan begini, kami masing-masing punya sikap. Kami nanti harus mencari solusi yang baik," kata Prabowo yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Jumat (3/1/2020).

"Bagaimanapun China adalah negara sahabat," katanya.

Saat ditanya oleh rekan media soal penambahan personel, Prabowo berseloroh untuk santai.

"Kita cool saja, santai," tuturnya.

Mahasiswa Natuna Minta Ketegasan Pemerintah

Mahasiswa asal Natuna di Tanjungpinang meminta kepada Pemerintah pusat untuk melakukan tindakan tegas terhadap sengketa yang terjadi pada perairan Natuna.

Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang, Raja Igo Febrinaldy kepada  TribunBatam.id menyampaikan, para orang tua yang mencari nafkah sebagai pelaut merasa ketakutan atas sengketa tersebut.

"Mahasiswa Natuna yang kami data di Tanjungpinang ada 378 orang. Mayoritas pekerjaan orang tua nelayan itu pada mengeluh dan ada rasa takut melaut. Kalau cuaca buruk di laut sudah lah. Lalu ditambah lagi dengan (sengketa) ini," ujarnya, Senin (6/1/2020).

"Bolehlah ditanya sama para nelayan disana, bahkan KIA yang datang lebih dari 1 kapal itu pernah usir nelayan kita juga," ungkapnya.

Ia mengajak organisasi lainnya yang dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai di Tanjungpinang.

"Kami akan aksi, dalam aksi tentunya harapan kami pemerintah harus tegas. Kami mengecam keras tindakan kapal coast guard dan KIA mereka seenaknya masuk wilayah Indonesia," tegasnya.

Menkopolhukam: Tidak ada Negosiasi 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal konflik laut natuna antara Indonesia dengan China.

Mahfud MD menegaskan, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Meski begitu, Mahfud belum bisa memprediksi apakah akan terjadi konflik terbuka antara Indonesia dan China akibat kasus tersebut.

"Kita lihat saja. Pokoknya kita tidak mau negosiasi. Kalau dia (kapal asal China) masuk, kita usir," kata Mahfud MD, saat menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Mahfud menegaskan, jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.

Sedangkan, wilayah perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan hukum internasional oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

• Kabar Terkini Laut Natuna, China Tambah 3 Kapal Coast Guard, Bakamla: Mereka Dikawal Kapal Fregat

• Kronologi Masuknya 10 Rombongan Kapal Ikan dan Coast Guard China ke Laut Natuna

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyampaikan, pemerintah sudah mempersiapkan pasukan untuk dikerahkan ke perairan Natuna.

"Sudah siap-siap. Sudah diumumkan kan. Sudah siap ke sana. Apa"pun yang kita miliki harus kita gunakan untuk menjaga kedaulatan kita," ucap Mahfud.

Patroli di wilayah perairan terluar Indonesia itu juga sudah ditingkatkan untuk menghalau kapal asing asal China datang.

"Sudah diputuskan patroli akan diperkuat. Penguatan kapal-kapal yang sekarang ada di tempat lain dikerahkan ke sana," ucap Mahfud MD.

"Untuk menghalau. Kita tidak berperang ya. Kita menghalau untuk menjaga kedaulatan kita sendiri," kata dia.

Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Kronologi Masuknya 10 Rombongan Kapal Ikan dan Coast Guard China ke Laut Natuna

Konflik Laut Natuna memang tidak pernah berhenti terjadi.

Mempunyai letak yang strategis, membuat Laut Natuna menjadi primadona bagi para nelayan.

Tak heran, beberapa kali Indonesia terlibat konflik dengan negara tetangga seperti, Malaysia, Vietnam, Filipina hingga China.

Terbaru, Indonesia terlibat konflik laut natuna dengan China di wilayah ZEE Indonesia.

Kapal coast guard dan kapal ikan milik China diketahui telah melanggar batas ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Video penghadangan KRI Tjiptadi terhadap kapal coast guard China pun viral di media sosial.

Dalam video yang direkam Bakamla RI, terlihat adu argumen antara crew KRI Tjiptadi dengan crew Kapal Coast Guard China.

Pihak China mengklaim, mereka telah berada di wilayah mereka atau yang dikenal dengan nine dash line.

Nine dash line inilah yang menjadi dasar pemerintah China atas hak wilayah di perairan Natuna.

Dir Operasi Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama (Laksma) Nursyawal Embun mengungkapkan kronologi awal mula kapal China masuk ke Laut Natuna.

Awal mula atau kronologi kapal China masuk ke wilayah ZEE Indonesia terjadi pada pertengahan bulan desember 2019.

Laksma Nursyawal Embun mengatakan, awalnya pada tanggal 10 Desember 2019, pihak Bakamla RI mendapat laporan jika terdapat rombongan kapal ikan asing masuk ke Perairan Natuna.

Mendapat informasi itu, pihak Bakamla melakukan pantauan dan memonitor wilayah Perairan Natuna.

Dan benar, Bakamla menemukan rombongan kapal ikan yang dikawal 2 kapal coast guard dan 1 kapal fregat milik China.

Dibawah Pusat Komando dan Pengendalian (Poskodal) Bakamla berhasil mendeteksi dan mendapat posisi-posisi kapal China pada tanggal 15 desember 2019.

"Kami menemukan tindakan yang kurang baik oleh kapal China, yakni dengan mematikan sarana-sarana agar tidak mudah dideteksi," kata Nursyawal Embun.

Bakamla sempat kesulitan setelah rombongan kapal ikan China saat masuk ke perairan Indonesia selalu mematikan Vessel Monitoring System (VMS).

Sehingga dengan dimatikan alat tersebut, keberadaan kapal itu tidak terdeteksi radar aparat keamanan.

"Pada tanggal 19 Desember, kami bertemu dan melakukan pemeriksaan dan memang posisi waktu itu berada di landas kontinen," lanjut Nursyawal Embun.

Setelah diperiksa, rombongan kapal China itu digiring balik ke utara sesuai perintah Bakamla.

Namun pada tanggal 23 Desember 2019, Bakamla kembali mendeteksi keberadaan rombongan ikan China yang kembali melanggar wilayah ZEE Indonesia.

Dan pada waktu itu, mereka bersikukuh bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah mereka.

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 (Pangkogabwilhan 1), Laksdya TNI Yudo Margono akan menambah 4 kapal perang atau KRI ke Laut Natuna.

Dikutip Tribunbatam.id dari youtube tvOneNews, langkah tersebut diambil setelah Yudo Margono mendapati Kapal Coast Guard dan kapal ikan asing milik China masih bertahan di wilayah Laut Natuna melalui pemantauan udara, Senin (5/1/2020).

Sebelumnya, pihak TNI sudah mengerahkan dua unsur KRI untuk memantau dan operasi di perairan Natuna.

"Kemarin baru kita kirim dua, supaya melakukan komunikasi aktif dan dapat mengusir secara persuasif  dan tidak terdapat benturan", kata Yudo Margono.

Namun usaha pihak TNI untuk mengusir Kapal Coast Guard dan kapal ikan milik China tidak membuahkan hasil.

Untuk itu, Yudo Margono emenginstruksikan jajaran TNI untuk menambah kekuatan dengan mengerahkan tambahan 4 kapal perang ke Perairan Natuna.

"Sampai hari ini kita belum menemui kata sepakat, dan mereka masih (bertahan) ditempat itu. Dan nanti kita akan gerakkan lagi dua unsur, dan dua unsur dalam perjalanan jadi total nanti 6 unsur akan disana ( Perairan Natuna)," jelas Yudo Margono.

Sementara itu, Dir Operasi Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama (Laksma) Nursyawal Embun mengungkapkan kondisi terkini laut natuna.

Menurut Laksma Nursyawal Embun, tim gabungan mendeteksi lima kapal coast guard milik China yang dua diantaranya di wilayah perairan ZEE Indonesia, sedangkan tiga lainnya berada di luar ZEE Indonesia.

Jumlah ini bertambah dari sebelumnya dimana hanya ada dua kapal coast guard China berada di Perairan ZEE Indonesia.

Pantauan dari Pusat Komando dan Pengendalian (Poskodal) Bakamla RI, lima kapal coast guard terekam dan termonitor berada di sekitaran wilayah ZEE Indonesia.

"Berita terbaru, yaitu kita monitor lima kapal coast guard China, dua berada di ZEE Indonesia, tiga diluar ZEE Indonesia," kata Laksma Nursyawal Embun.(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani/EndraKaputra/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul China Klaim Laut Natuna, Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Tindak Tegas Kapal yang Melintas Tanpa Izin, https://www.tribunnews.com/internasional/2020/01/07/china-klaim-laut-natuna-wakil-ketua-komisi-i-dpr-minta-tindak-tegas-kapal-yang-melintas-tanpa-izin?page=all.