Anggota TNI, Bakamla Dibantu Unsur Lain Jaga Natuna, Mahfud MD: Sementara ini Patroli Rutin Saja

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Wilayah Natuna, Provinsi Kepri saat ini dijaga ketat pasukan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibantu instansi terkait. 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penempatan anggota dan sejumlah unsur di sekitar Natuna untuk mendukung patroli. 

Ia juga menyebut tidak ada negosiasi dalam melindungi perairan Natuna yang dimasuki kapal Cina.

"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu dibantu oleh Angkatan Laut, polisi air, dan sebagainya. Memang sudah rutin seperti itu," ucap Mahfud MD di kantor Kemenkopolhukam Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020) malam, seperti dilansir Tribunnews.com. 

Menurutnya, kegiatan patroli ditingkatkan karena perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia.

"Itu saja informasinya, kita kan sudah tahu memang Cina begitu, kita belum tahu di balik itu apa. Kami tetap mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," tegas Mahfud MD.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Mahfud mengatakan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat tanggal 6 Januari 2020. 

Sejumlah kapal asing asal Cina diketahui masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dukung Sikap Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani sepakat  dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait persoalan di Natuna. 

Presiden sebelumnya menegaskan tidak ada tawar menawar terkait konflik di Natuna yang berawal dari pelanggaran kedaulatan oleh kapal Cina.

Meski demikian, Ahmad Muzani menyebut, persoalan tetap diselesaikan melalui cara diplomasi, terutama masalah internasional seperti Natuna.

Baca: Soal Natuna, Sikap Prabowo Dinilai Kalah Tegas dengan Menlu, Begini Jawaban Jubir Menhan

Di sisi lain, kedatangan Jokowi membuktikan pemerintahan pusat memberi perhatian besar terhadap masalah tersebut.

Muzani mengingatkan untuk tidak menghadapi masalah dengan reaktif, karena hanya akan membawa masalah baru dan belum tentu duduk persoalannya yang didengar itu benar.

"Itu juga memberi pesan bahwa kita mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi," ucapnya.

Ahmad Muzani menegaskan, pemerintah harus waspada seraya mengedepankan sikap diplomasi terkait masalah Natuna. 

Tanggapan Sejumlah Menteri Terkait Konflik Laut Natuna

Masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard Cina ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, memanaskan hubungan di antara kedua negara.

Presiden Jokowi pun menunjukkan sikap tegasnya.

Jokowi menyebut tidak ada tawar menawar soal kedaulatan Indonesia.

Jokowi pun langsung terbang menuju perairan Natuna, Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB.

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Natuna, Jokowi dan rombongan diagendakan untuk menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Agenda lain, Jokowi ialah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Selain Jokowi, adapula beberapa tanggapan para menteri Jokowi mulai dari Prabowo Subianto hingga Mahfud MD.

Berikut statemen dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

1. Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menanggapi santai masuknya kapal Cina di wilayah NKRI.

"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga menyebut akan melakukan koordinasi dengan kementerian lain seperti Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun Cina adalah negara sahabat," ucapnya.

2. Luhut Binsar Panjaitan

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat tidak perlu membesar-besarkan masuknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Luhut mengakui, Indonesia kurang mampu dalam menghadapi hal tersebut.

Menurutnya, Indonesia kekurangan kapal untuk melakukan pengawasan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Soal kehadiran kapal itu (di Natuna), sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE ," ujar Luhut, Jumat (3/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Masuknya kapal ikan asing ke Natuna diketahui membuat Presiden Jokowi memerintahkan penambahan pasukan serta unit kapal pengawasan.

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup, sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya.

Tindakan tegas dan penangkapan kapal asing di Perairan Natuna oleh Indonesia membuat Luhut yakin investasi di Indonesia tak terpengaruh.

"Makanya saya bilang, untuk apa meributin yang enggak perlu diributin. Sebenarnya kita mesti lihat kita perlu membenahi diri kita," tegasnya.

3. Retno Marsudi

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan kapal-kapal Cina telah melanggar batas ZEE Indonesia.

Retno menyebut ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Retno pun meminta Cina mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," kata Retno, Jumat (3/1/2019) dikutip dari Kompas.com.

Indonesia menurut Retno, tidak akan pernah mengakui 9 dash line atau klaim sepihak yang dilakukan China.

Retno mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

"Dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," ucapnya.

4. Mahfud MD

Sedangkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dimasukinya wilayah perairan Natuna oleh kapal China karena nelayan Indonesia jarang mencari ikan di wilayah tersebut.

Dilansir Kompas.com, hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberi arahan kepada 120 orang nelayan asal Pantura yang akan dikirim ke Natuna untuk melaut di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud.

Mahfud MD menyebut perairan Natuna merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," kata dia.(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Klaim Sepihak Laut Natuna, Mahfud MD: Kita Tetap Mempertahankan Hak Berdaulat di Wilayah Itu, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/08/klaim-sepihak-laut-natuna-mahfud-md-kita-tetap-mempertahankan-hak-berdaulat-di-wilayah-itu?page=all.