Breaking News:

BATAM TERKINI

DPRD Batam Minta Tunjangan Rumah dan Transportasi Dikasih Setahun Sekali

DPRD Batam mengajukan sejumlah revisi terkait pembayaran sejumlah tunjangan dan biaya meeting. Apa saja permintaannya?

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM
Ilustrasi 

Hal tersebut untuk memisahkan pengaturan antara tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Dalam Perda nomor 3 tahun 2017, aturan kedua tunjangan tersebut dalam satu pasal.

"Di perubahan dilakukan pengaturan terpisah atau tidak dalam satu pasal. Kemudian perhitungan tunjangan transportasi juga dilakukan setiap tahun," tegasnya.

Pimpinan DPRD Kota Batam juga harus disediakan masing-masing satu unit kendaraan dinas jabatan.

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD, dan diberikan bantuan pembelian bahan bakar minyak dengan ditentukan besarannya.

"Diatur dalam perubahan ini adalah dalam hal pimpinan berhenti atau berakhir masa baktinya, maka harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lama 14 hari sejak tanggal pemberhentian," ujarnya.

Selanjutnya, ketiga di antara pasal 20 dan pasal 21 di sisipi empat pasal, yaitu pasal 20a, pasal 20b, pasal 20c dan pasal 20d.

Pada perubahan ini, diatur tentang belanja penunjang rapat DPRD yang meliputi, rapat yang dilakukan di dalam dan di luar gedung tidak menggunakan fasilitas paket meeting dan rapat yang bersifat pembahasan dapat dilakukan di luar gedung DPRD Batam.

"Peserta rapat disediakan biaya paket meeting yang besaran dan rincian belanja penunjang rapat tersebut ditetapkan dengan peraturan wali kota," katanya.

Tak sampai di situ. Perda juga mengatur tentang belanja penunjang kunjungan kerja DPRD yang terdiri dari kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi, kunjungan kerja luar daerah luar provinsi dan kunjungan luar negeri.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved