DPRD Batam Usulkan Ranperda Pemantauan Warga Asing, Ini Alasannya

DPRD Batam Usulkan Ranperda Pemantauan Warga Asing, Ini Alasannya

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Letak geografis Batam sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Sekaligus merupakan kawasan industri yang berada dekat jalur pelayaran internasional sehingga sangat berpotensi untuk dikunjungi oleh warga negara asing.

Untuk berbagai tujuan seperti tujuan wisata, tujuan kerja, kunjungan keluarga tujuan bisnis, tujuan sosial keagamaan dan untuk tujuan-tujuan lainnya.

Dalam kunjungan orang asing tersebut tentunya perlu dilakukan pemantauan untuk menjamin keamanan, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat.

"Karena kehadiran orang asing disamping menimbulkan dampak positif tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran hukum misalnya penyalahgunaan visa (visa turis tapi jadi pekerja), kedatangan orang asing untuk menyelundupkan narkoba atau barang terlarang lainnya, penyalahgunaan izin keimigrasian dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (8/1/2020).

• DIDUGA Berniat Kerja, Selama 2019 Imigrasi Tolak 179 WNA Masuk Batam, Ini Rincian Negaranya

Diakuinya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 12 ayat (1).

"Menyatakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi : e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. selanjutnya dalam menjalankan urusan pemerintahan wajib tersebut kepala daerah diamanahkan tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) yang menyatakan kepala daerah mempunyai tugas : (b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat," papar Budi.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan orang asing tersebut perlu didukung dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD).

Pembentukan peraturan daerah tentang pemantauan orang asing ini dimaksudkan untuk berbagai pertimbangan penting bagi pemerintah daerah Kota Batam.

"Mengingat arti pentingnya kegiatan pemantauan orang asing sebagaimana tersebut di atas maka Komisi I DPRD Kota Batam menyampaikan inisiatif pembentukan peraturan daerah tentang pemantauan orang asing sebagai implementasi fungsi dewan perwakilan rakyat daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten dan kota," paparnya.

Budi menegaskan pelaksanaan pemantauan orang asing ini disamping memiliki arti penting sebagaimana dijelaskan di atas, juga sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Mengingat kunjungan orang asing ke Kota Batam cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

"Perlu segera dibentuk peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemantauan orang asing di Kota Batam yang kita cintai ini.

Untuk itu, kami selaku pengusul mengajak seluruh stakeholders terutama Pemko Batam, Imigrasi Batam dan masyarakat untuk mendukung usulan ranperda pemantauan orang asing ini," tutur Budi. (tribunbatam.id/roma uly sianturi)