Breaking News:

Enam Anggota DPRD Provinsi Kepri Hadiri Sidang SK DPRD di PTUN Tanjungpinang di Batam

Sidang gugatan SK DPRD no 13 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kepri digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam.

tribunbatam.id
Anggota DPRD Provinsi Kepri di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Kota Batam, Kamis (9/1/2020). 

TRIBUNBATAM.id, - Sidang gugatan Surat Keputusan DPRD no 13 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kepri kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Kota Batam, Kamis (9/1/2020).

Sidang yang menghadirkan tergugat intervensi atau pihak ketiga yang dihadiri anggota DPRD Taba Iskandar, Asmin Patros, Sahmadin Sinaga, Sahat Sianturi dan Saproni. Sedangkan Yudi Kurnain hadir mewakili Fraksi Harapan.

Dalam sidang tersebut, Ketua Pengadilan meminta pihak ketiga untuk membuat pernyataan tertulis.

Usai sidang, Taba Iskandar mengatakan pihaknya akan menyusun pernyataan tertulis berdasarkan fakta yang diketahuinya.

Menurutnya, Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD yang menjadi objek sengketa telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diketahui, anggota Komisi I DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging menggugat SK Ketua DPRD No 13 tentang Susunan Pimpinan dan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kepri.

Ia menilai bahwa pembentukan AKD tidak didahului dengan revisi tata tertib.

“Mengapa saya mengatakan sduh sesuai ketentuan. Karena SK tersebut lahir lewat forum pengambilan keputusan tertinggi DPRD yaitu sidang Paripurna,” kata Taba dalam rilis yang diterima TribunBatam.id, Kamis (9/1/2020)

Ia justru heran melihat gugatan yang dilayangkan rekannya Uba Ingan Sigalingging terhadap SK Ketua DPRD itu.

Menurutnya, penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

“Mengapa saya katakan demikian? Karena Ia menggugat SK Ketua DPRD, namun di sisi lain penggugat justru duduk di AKD sebagai anggota komisi 1 dan Anggota Badan Anggaran. Bahkan menerima hak-haknya sebagai anggota AKD,” tegas politisi Golkar ini.

Menurut Taba, penggugat secara tidak langsung mengakui adanya SK tersebut.

Secara fakta hukum, seharusnya gugatan penggugat sudah gugur dengan sendirinya dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

“Hakim bisa segera memutuskan untuk menolak seluruh gugatan penggugat karena tidak ada lagi alasan hukum untuk diperiksa. Dan juga menyatakan bahwa SK Ketua DPRD itu adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat,” ucapnya.(Rilis DPRD Provinsi Kepri)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved