Jadi Pembicara Natuna Jantung Indonesia di Tanjungpinang, Hinca Panjaitan Janji Bawa Usulan ke Pusat
Dalam diskusi di Tanjungpinang, Hinca Panjaitan berjanji usulan dan saran yang disampaikan akan dibawa ke Pemerintah Pusat.
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
"Kakak beradik kan suka juga gesekan," kata Luhut.
Hal senada disampaikan Duta Besar Tiongkok untuk RI Xiao Qian, yang mengakui hubungan persahabatan bisa saja suatu waktu mengalami perbedaan pandangan terkait persoalan tertentu.
Namun, Indonesia dan Tiongkok yang telah menjadi sahabat ini, nyaris memiliki kesamaan perspektif untuk banyak sektor, sehingga kerja sama pun hingga kini terus dilakukan kedua negara.
Persoalan Natuna merupakan salah satu hal yang mungkin dipandang berbeda.
Namun, Qian menegaskan Indonesia dan Tiongkok akan mampu menyelesaikan masalah tersebut, dan ia pun menjamin bahwa hal ini tidak akan mengganggu kerja sama investasi antara kedua negara.
"Kami memiliki hubungan yang sangat baik di banyak sektor ya, tapi teman baik terkadang punya perspektif yang berbeda, (saya yakin) kami bisa menyelesaikan masalah ini," papar Qian.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, hubungan bisnis yang terjalin dengan Tiongkok murni, dan tidak akan ditarik ke ranah pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sempat menegaskan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan NKRI, dan Natuna tetap dipertahankan sebagai wilayah kedaulatan negara ini.
Menurut Luhut, kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan Tiongkok selama ini terjalin secara profesional, baik itu di bidang investasi maupun sektor lainnya.
"Ini saya klarifikasi, kita tidak ada sama sekali G to G dengan Tiongkok," ujar Luhut, saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).
Bukan Government to Government (G2G), melainkan Business to Business (B2B).
Sehingga Luhut menegaskan, gesekan kecil di Natuna tidak akan mempengaruhi kerja sama B2B dengan Tiongkok.
"Tiongkok sangat kooperatif (bekerja sama) dengan kita, saya kira (kerja sama) dengan Tiongkok bagus saja," jelas Luhut.
Kendati kapal cost guard dan kapal nelayan Tiongkok memasuki perairan Natuna, Luhut kembali menegaskan hubungan baik yang selama ini terjalin antara kedua negara tidak akan mengalami gangguan.
Ia menekankan, selama ini Negeri Tirai Bambu itu tidak pernah menarik ulur investasinya, atau menghentikan kerja sama yang telah terjalin dengan Indonesia terkait kasus seperti ini.
Katanya, hubungan kedua negara tetap profesional, bisnis tidak ada kaitannya dengan kedaulatan negara.
"Tiongkok pun tak pernah minta men-trade off kedaulatan kita, antara investasi, enggak ada urusan dengan itu, kedaulatan is kedaulatan," tegas Luhut.
Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Ia memandang masalah hubungan B2B dengan Tiongkok dan peristiwa yang terjadi di Natuna, sebagai dua hal yang berbeda.
Menurutnya, apa yang terjadi di Natuna adalah masalah kedaulatan dan itu kaitannya adalah dengan hukum.
Sedangkan kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang terjalin selama ini adalah murni bisnis.
"Sekali lagi saya mengatakan bahwa investasi dengan persoalan Natuna (adalah) dua hal yang berbeda," tegas Lahadalia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).