KARIMUN TERKINI

KPU Karimun Buka Pendaftaran PPK untuk Pilkada, Syaratnya Wajib Lampirkan Surat Kesehatan

Pendaftaran PPK mulai dibuka 15 Januari hingga 14 Februari 2020. Pelamar dapat mendatangi kantor KPU Kabupaten Karimun.

TRIBUNBATAM
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batam Kota saat melangsungkan pleno rekapitulasi surat suara pemilu beberapa waktu lalu 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun membuka penjaringan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Karimun.

Pendaftaran PPK mulai dibuka 15 Januari hingga 14 Februari 2020. Ada 60 orang yang dibutuhkan, dan nantinya akan disebar di 12 kecamatan di Karimun.

Untuk pendaftaran, pelamar bisa langsung mendatangi kantor KPU Kabupaten Karimun yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta atau jalan Poros, Kecamatan Meral.








Pelamar yang memenuhi kualifikasi menjadi anggota PPK akan mendapat hak keuangan sekitar Rp 2 juta per bulannya. 

Adapun syarat wajib mendaftar sebagai anggota PPK ini adalah surat kesehatan.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko. 

Jelang PILKADA, KPU Batam Ajak Masyarakat Gabung Jadi Anggota PPS dan PPK, Ini Tujuannya

KPU Batam Mulai Rekrut Anggota PPK dan PPS, Berikut Jadwal dan Pesyaratannya

"Dulu tidak ada syarat keterangan kesehatan. Sekarang harus melampirkan itu," ucap Eko, Kamis (9/1/2020).

Persyaratan lain di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 17 tahun maksimal 60 tahun, berdomisili di wilayah penempatan, tidak menjadi anggota partai politik dengan dibuktikan surat keterangan dari pengurus parpol.

Eko mengatakan, ada 60 orang PPK yang dibutuhkan untuk ditempatkan di 12 kecamatan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

 "Untuk kepastian (hak keuangan)-nya, kami sedang menunggu kesepakatan antara KPU Provinsi dengan Pemprov Kepri terkait rencana penambahan anggaran," kata Eko.

Petugas PPK menurutnya telah dipilih pada Maret 2020. Selanjutnya KPU akan melaksanakan seleksi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Terkait hak keuangan yang diterima anggota PPK, Eko memberikan gambaran sekitar Rp 2 juta per bulannya.

"Iya, kami akan membuka penerimaan calon PPK," kata Eko, Kamis (9/12/2020).

Sejumlah persyaratan harus dilengkapi para pelamar, seperti yang telah diatur dalam PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

Halaman
123
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved